Portal Berita Terkini Seputar Papua dan Nasional. Berita terbaru seputar Berita Nasional, Pemerintah Daerah, Dewan, Olahraga, Politik, Hukum dll
RedaksiIndeks
banner 728x250
1 / 3
2 / 3
3/ 3

Masa akhir jabatan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, harus mencapai Universal Health Converage (UHC)

Dalam rangka peningkatan pemahaman kepada masyarakat tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Komisi IX DPR RI melaksanakan sosialisasi Program JKN-KIS bekerjasama dengan menggandeng BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah XII Kantor Cabang Jayapura bagi masyarakat di Kabupaten Jayapura, Papua, yang berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) Megantara Lanud Silas Papare, Kamis, 16 Februari 2023.

banner 120x600
banner 468x60

SENTANI, jelajahpapua.com – Dalam rangka peningkatan pemahaman kepada masyarakat tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Komisi IX DPR RI melaksanakan sosialisasi Program JKN-KIS bekerjasama dengan menggandeng BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah XII Kantor Cabang Jayapura bagi masyarakat di Kabupaten Jayapura, Papua, yang berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) Megantara Lanud Silas Papare, Kamis, 16 Februari 2023.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena kepada wartawan usai kegiatan sosialisasi tersebut mengatakan, sosialisasi Program JKN-KIS ini sangat penting, karena Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo melalui Inpres Nomor: 1 tahun 2020 menginginkan agar ada perluasan kepesertaan di akhir masa jabatannya pada tahun 2024 nanti untuk mencapai Universal Health Converage (UHC).

banner 325x300

“Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat Papua khususnya Kabupaten Jayapura dalam memberikan pemahaman mengenai program JKN-KIS. Artinya, diharapkan kepesertaan BPJS Kesehatan ini bisa mencapai 90 sampai 98 persen dari total penduduk Indonesia,” ungkap Emanuel Melkiades Laka Lena pada kegiatan yang turut dihadiri oleh Sekda Kabupaten Jayapura Dr. Hana Hikoyabi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura Arry Ronny Deda dan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Eduard Sihotang.

Melalui kegiatan tersebut, Emanuel menuturkan, bahwa pihaknya mengajak seluruh masyarakat di Papua dan khususnya di Kabupaten Jayapura, untuk mendaftarkan diri sebagai peserta JKN-KIS, baik melalui program pemerintah, yakni Penerima Bantuan Iuaran (PBI) maupun mendaftar secara pribadi sendiri atau yang dibayarkan oleh perusahaan.

“Jadi, ini penting apalagi di Papua termasuk daerah yang endemis berbagai penyakit seperti malaria yang masih tinggi. Sehingga jika terdaftar dalam BPJS Kesehatan bisa diakses dengan mudah dan kita dibayar oleh pemerintah,” tuturnya.

Selain itu, dirinya juga menjelaskan jika sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan maka akan sangat membantu apabila mengalami sakit, karena dengan kartu BPJS Kesehatan akan meringankan dalam pembiayaan saat berobat bahkan secara gratis.

“Maka itu, kami terus mendorong agar semua masyarakat di Tanah Papua agar segera mendaftar. Karena sekarang mendaftar di BPJS Kesehatan sangat mudah dan sederhana,” terangnya.

Sementara itu ditempat yang sama, Deputi Wilayah XII BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jayapura, Mangisi Raja Simarmata mengatakan, piihaknya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komisi IX DPR RI yang telah memberikan pencerahan terkait bagaimana pentingnya Program JKN-KIS.

“Sekarang yang menjadi pekerjaan rumah kami itu, bagaimana menggaungkan program JKN-KIS. Karena apa yang dialami oleh masyarakat di Papua terkait Kartu Papua Sehat (KPS) sudah tidak ada lagi, sehingga salah satu alternatif yang paling cepat bisa diadopsi adalah bagaimana seluruh masyarakat Papua bisa didorong untuk didaftarkan menjadi peserta JKN-KIS,” ungkapnya. (Redaksi)

banner 325x300