SENTANI TIMUR, Jelajahpapua.com – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua Raya mulai berjalan serentak pada Senin mendatang setelah anggaran operasional dicairkan.
Kepastian itu disampaikan Direktur Penyediaan dan Penyaluran BGN Wilayah II, Dr. Nurjaeni, S.Si., MSR, saat aktivasi SPPG Kampung Harapan atau Jayapura Nolokla 2, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Jumat (2/10/2026).
SPPG yang dikelola Yayasan Harapan Papua APMILI INAMENDEK tersebut menjadi bagian dari aktivasi 480 SPPG di 16 provinsi wilayah timur Indonesia. Khusus Papua Raya terdapat 36 SPPG, sementara Provinsi Papua mendapat 13 SPPG yang terdiri dari 10 wilayah 3T dan tiga wilayah aglomerasi.
Nurjaeni menegaskan, aktivasi tidak otomatis berarti SPPG langsung menyalurkan Makan Bergizi Gratis (MBG). Setiap dapur wajib memenuhi standar kelayakan, termasuk persyaratan kesehatan dan kesiapan tenaga pengelola.
“Untuk semua SPPG yang tidak layak itu dilakukan penutupan,” tegasnya.
BGN telah mengaudit sejumlah SPPG dan menetapkan empat SPPG ditutup permanen karena dinilai benar-benar tidak layak. Salah satunya adalah SPPG di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Sementara dapur yang masih dapat diperbaiki akan ditutup sementara hingga memenuhi seluruh persyaratan.
Asisten I Setda Provinsi Papua, Yohanes Walilo, meminta pemerintah daerah, BGN dan mitra memperkuat koordinasi. Ia menegaskan kualitas makanan dan kondisi dapur harus menjadi perhatian utama karena pelayanan tersebut menyasar anak-anak.
“Benar-benar kualitas makanan dan sarana yang digunakan untuk menyiapkan makanan semuanya harus baik,” tegasnya.
Sementara itu, Asisten II Setda Kabupaten Jayapura, Dr. Abdul Rahman Basri, mendorong agar keberadaan SPPG sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan pangan lokal dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
“Dengan terbangunnya SPPG ini akan memberikan peningkatan perekonomian bagi masyarakat di desa, mama-mama di kampung,” ujarnya.
Dengan demikian, aktivasi SPPG menjadi langkah awal. BGN menegaskan pelayanan MBG hanya dapat berjalan setelah dapur, tenaga pengelola, keamanan pangan dan seluruh persyaratan dinyatakan siap. (El)
