JAYAPURA, Jelajahpapua.com – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI mulai memperkuat organisasi di Kepulauan Yapen dan Waropen. Ketua HKTI Papua Yanni menunjuk Eko Susilo sebagai Ketua HKTI Kepulauan Yapen langsung disiapkan untuk menggerakkan organisasi di daerah.
Yanni akan mengunjungi Kepulauan Yapen dan Waropen pada akhir Oktober. Kunjungan itu menjadi agenda perdana dalam 100 hari kerja kepengurusan HKTI Papua.
Yanni akan melakukan konsolidasi sekaligus melantik kepengurusan HKTI di tingkat distrik.
“Setelah terpilih secara aklamasi, kita melakukan gerakan untuk penguatan HKTI di Kepulauan Yapen dan Waropen,” kata Yanni di Jayapura, Sabtu (3/10/2026).
Konsolidasi tersebut diarahkan untuk mendekatkan organisasi dengan petani. HKTI memerlukan pengurus yang mengetahui kondisi petani di wilayahnya dan mampu membawa persoalan mereka ke tingkat pengambilan kebijakan.
Petani Harus Dibaca dari Data
Yanni menilai kerja HKTI harus dimulai dengan mengetahui kondisi petani secara nyata. Data petani, luas lahan, komoditas, produksi, biaya usaha tani, ongkos angkut, harga jual dan pasar perlu dipetakan.
Data itu akan menunjukkan persoalan yang berbeda di setiap daerah. Ada wilayah yang menghadapi masalah benih dan pupuk. Ada yang membutuhkan modal dan alat pertanian. Ada pula daerah yang produksi pertaniannya berjalan, tetapi petani kesulitan menjual hasil panen karena persoalan transportasi dan pasar.
“Karena itu, kebijakan untuk petani harus mengikuti kekuatan dan persoalan masing-masing daerah,” ujar Yanni.
HKTI mempunyai posisi penting untuk membawa data dan usulan tersebut kepada pemerintah. Pengurus di daerah harus mengetahui kondisi petani secara rinci sehingga pembicaraan dengan pemerintah menjadi berbotot.
Yanni ingin HKTI bekerja dengan ukuran yang jelas. Persoalan petani harus dicatat, dipetakan dan dicarikan jalan keluarnya bersama pemerintah serta pihak terkait.
Gagasan itu sejalan dengan agenda Yanni yang menempatkan petani sebagai bagian penting dari ketahanan pangan nasional. Papua mempunyai potensi pertanian yang besar dan harus mampu mengambil peran dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional.
“Penguatan petani itu mutlak, kesejahteraan petani adalah tujuan yang ingin dicapai. Karena itu perlu diperhatikan dukungan sarana produksi, pendampingan, kepastian pasar, pengembangan usaha pertanian, pengolahan hasil dan pemasaran,” katanya.
Di Kepulauan Yapen dan Waropen, pekerjaan tersebut akan dimulai dari penguatan organisasi. Eko Susilo menyiapkan HKTI Kepulauan Yapen. Yanni akan turun langsung untuk melihat kesiapan organisasi sekaligus memperkuat kepengurusan hingga tingkat distrik.
“Pertanian tidak bisa dibangun dari meja rapat. Kebijakan harus berpijak pada data, lahir dari persoalan petani, dan kembali ke lapangan sebagai solusi,” demikian Yanni. (**)
