Portal Berita Terkini Seputar Papua dan Nasional. Berita terbaru seputar Berita Nasional, Pemerintah Daerah, Dewan, Olahraga, Politik, Hukum dll
RedaksiIndeks
banner 728x250
1 / 3
2 / 3
3 / 3

Sesuai Instruksi Kemendagri, Kepala Dinas Tak Boleh Tambah Pegawai Honorer

Plt BKPSM Kabupaten Jayapura, Jhon Wicklif Tegai
banner 120x600
banner 468x60

Kabupaten Jayapura, jelajahpapua.com – Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jayapura, Papua sudah melakukan ujian Computer Assisted Tes (CAT) kepada 718 seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K), pada, Senin (25/9) 2023 yang lalu, dimulai dengan registrasi pukul 07.00 WIT.
Sedangkaan untuk sisa 183 CPNS dan P3K akan sedang di dorong sampai saat ini, hal itu disampaikan Plt BKPSM Kabupaten Jayapura, Jhon Wicklif Tegai di Sentani, Senin (16/10/2023).

Dia menambahkan pihaknya akan maksimalkan tenaga medis dan guru lewat formasi ini harus berkurang, bukan berarti menambahkan tenaga-tenaga lain (di luar medis-guru) termasuk honorer yang telah terakomodir dalam 817 dan 183.

banner 325x300

Tegai menjelaksan pengumuman CPNS-PPPK yang sudah ditandatangani oleh Penjabat (Pj) Bupati Jayapura Triwarno Purnomo belum semuanya persyaratan tarakomodir sehingga ini menjadi perhatian bagi semua peserta ujian CAT.

“Hal yang harus dipahami, ada bagian-bagian dari persyaratan yang akan di upload (unggah) di dalam pendaftaran online hanya dapat diakses oleh honorer punya akta mengajar (Dapodik), kemudian tenaga medis yang punya STR (surat tanda registrasi perawat) karena aplikasi ini dibuka untuk formasi-formasi ini, sehingga masyarakat umum yang tidak punya itu kami tidak bisa buat apa-apa karena ini arahan dari KemenPANRB,” katanya. Ini dilakukan mengetahui berapa jumlah data honorer kita yang ada, diluar dari 817 dan 183 ini.

Jhon Wicklif juga menegaskan dan mengingatkan kepada Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) jangan lagi ada kepala dinas tambah-tambah honorer.
Saya menegaskan kembali, hal ini berdasarkan inatruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah bilang jangan tambah-tambah lagi dalam proses ini,, bahkan kita akan menghabiskan tenaga non ASN tidak ada lagi di pemkab jayapura” ucapnya.
“Agenda kita di pemkab jayapura, menghabiskan data honorer non ASN yang belum diakomodir sesuai dengan data BPSDM. Apabila masih ada kepala dinas yang menambah honorer, kepala dinas terkait langsung berurusan dengan PJ Bupati,” tutupnya. (Imel)

banner 325x300