SARMI,Jelajahpapua.com – Langkah yang kami tempuh pasca PILKADA sesungguhnya adalah amanah undang undang yg memberi ruang kepada peserta PILKADA yang merasa dirugikan untuk melakukan upaya hukum ketika dalam proses PILKADA itu ditemukan kejanggalan dan kecurangan, hal itu disampaikan paslon no urut 3 Pilbup Sarmi, Mustafa Muzakkar.
“Paslon atau timnya terkait tidak perlu risau apalagi protes atas upaya paslon lain bila merasa tidak bersalah atau tidak melakukan sesuatu yang menjadi delik aduan paslon lain. Sebaliknya persiapkan diri saja untuk menjawab atau laporan balik bila memang itu dianggap tidak benar,” ujarnya.
Upaya yang kita lakukan dianggap seolah olah mengada- ngada dan dipaksakan untuk menjatuhkan paslon lain. Prinsipnya bila tidak merasa melanggar tetap tenang bila yakin laporan dengan bukti bukti dan saksinya itu tidak benar atau kurang kuat.
Bila mereka benar dan tidak ada pelanggaran, pasti MK akan tolak dan setelah itu legalitas kemenangan lebih kuat dan sah ada di Paslon no urut 1.
” Disini kita harus paham dan jangan gagal paham secara”berjama’ah”. Bila kami melakukan sampai kepada MK itu hal yang sah secara konstitusi dan menjadi hak bagi semua peserta (paslon).
Jangan menjadi masyarakat yang beranggapan itu sebagai pintu kiamat yang rentan memprovokasi masyarakat. Ada beberapa point penting yang masyarakat agar tidak gagal paham diantaranya. Aturan mana yang tidak membolehkan ke MK. Bila tidak merasa melanggar, maka tidak perlu risau dan gusar. Percayakan MK, akan memeriksa dan memutuskan dengan baik dengan bukti bukti kecurangan yang ada. Bila gugatan/perkara ditolak MK, maka legalitas kemenangan itu akan semakin kuat dan tidak perlu takut.
“Mustafa Muzakkar berharap sebagai Paslon dan penyelenggara menjaga etika berpolitik yang santun dengan menghormati asas DEMOKRASI itu sendiri yang LUBER & JURDIL. **
