MRP Pokja Agama Lakukan Kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat, Izak Hikoyabi: Dana Otsus Untuk OAP

Kabupayen Jayapura,Jelajahpapua.com –Majelis Rakyat Papua
(MRP) melakukan kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Triwulan 1 tahun 2025 oleh pokja agama yang membahas efektivitas kemanfaatan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) bagi Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi Papua yang dilaksanakan di jalan Sosial, Ges – Elohim Sentani, Jumat 25/04/2025.

Wakil Ketua Pokja Agama, Izak R Hikoyabi, SE.M.KP mengatakan penjaringan aspirasi masyarakat ini sudah dilakukan mulai tanggal 22-26 Mei 2025 yang dilakukan anggota MRP. Sesuai dengan kewenangan di MRP berdasarkan Peraturan Pemerintah 107 pasal 42 dan 45 bahwa MRP melakukan pengawasan dana Otsus yang di kelolah oleh Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini mengundang, Pemkab Jayapura, Tokoh Adat, Agama, Masyarakat, Pemuda, Perempuan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kepala Kampung, Puskesmas .

Dari kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat banyak masukan yang kami terima, selanjutnya MRP dengan kewenangannya akan melakukan pleno dan menindaklanjuti kepada kepala daerah tentang aspirasi yang sudah MRP terima.

“Jadi pertemuan ini banyak sekali masukan yang kami terima yakni pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan itu menjadi kewenangan MRP,”ujarnya.

Kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa dana Otsus benar benar di rasakan oleh AOP, agar implementasi dana otsus peruntukannya jelas dan pastikan masyarakat harus benar benar terima dana Otsus baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur.

“Banyak masukan yang disampaikan dan itu menjadi bagian yang akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan MRP,” jelasnya.

Isak Hikoyabi sangat menyayangkan adanya efesiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Pusat yang berdampak pada pemotongan dana Otsus. Sebab berpengaruh pada kegiatan Block Grant dan Spesifik Grant. Dimana Provinsi Papua dana Otsus di potong sekitar 19 miliar dan itu sangat besar.

Izak mengungkapkan dari MRP sudah penyampaikan kepada Kemendagri dan utusan dari daerah yang berada di pusat agar dana otsus tidak dipotong. Itu sangat jelas perintah dalam UU Otsus, diharapkan Otsus tidak dipotong sebab memiliki hostori bagi masyarakat papua.

“Izak berharap dilakukannya penjaringan aspirasi masyarakat dapat menjawab persoalan persoalan yang terjadi dan masyarakat papua dapat merasakan tuan dinegerinya sendiri melalui dana Otsus,” pungkasnya. (Imel)