SENTANI, Jelajahpapua.com -⁴Dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang II dan Pembukaan Masa Sidang III Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRK) Jayapura berkomitmen memaksimalkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 dan mempersiapkan pembahasan APBD Induk Tahun Anggaran 2026.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Ruddy Bukanaung, S.E., dan dihadiri Wakil Bupati Jayapura, Haris Ricard S. Yocku, S.H., mewakili Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H., di Gedung DPRD Kabupaten Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Senin, 6/10/2025.
Ketua DPRD Ruddy Bukanaung saat di wawancara mengatakan selama Masa Sidang II DPRD telah menyelesaikan 22 agenda kegiatan sesuai rencana kerja lembaga. Sementara Masa Sidang III akan difokuskan pada pembahasan Rancangan APBD Induk Tahun 2026.
Rudy mengungkapkan mulai Selasa, 7/10/ DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar penyusunan APBD 2026.
Terkait realisasi APBD 2025, Ruddy mengungkapkan bahwa hingga Agustus lalu penyerapan anggaran baru mencapai 57 persen, dan ditargetkan meningkat menjadi 80 persen pada akhir Oktober.
Ia juga menyebutkan bahwa total APBD Kabupaten Jayapura Tahun 2025 mencapai Rp1,489 triliun, namun setelah adanya tambahan dana bagi hasil penyesuaian tahun 2023 sebesar Rp4,3 miliar menjadi Rp1,493 triliun.
Sementara itu, Wakil Bupati Jayapura Haris Ricard S. Yocku, S.H. menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya mempercepat realisasi anggaran agar seluruh program pembangunan dapat terselesaikan sesuai target waktu.
“Kami di eksekutif terus fokus pada penyerapan anggaran agar pelaksanaan kegiatan bisa maksimal sebelum akhir tahun. DPRD menjalankan fungsinya melalui pengawasan, dan kami memastikan program-program yang dibiayai APBD berjalan tepat sasaran,” ungkapnya.
Wabup Haris juga menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemkab Jayapura dalam menjalankan pembangunan dan tata kelola keuangan daerah yang transparan.
“Kami berharap kerja sama ini terus berjalan baik agar pembangunan di Kabupaten Jayapura benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (At)
