Kabupaten Jayapura,Jelajahpapua.com – Hasil pemilihan umum legislatif 14 Februari 2024 telah menghasilkan 30 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Jayapura yang sudah dilantik pada, Selasa 22 Oktober 2024.
Aktivis Politik Kabupaten Jayapura Aris Kreuta meminta kepada Partai Pemenang, Ketua DPRD harus Orang Asli Papua.
“Kami minta dan mengharapkan supaya Putra asli Kenambai Umbai dipercaya sebagai ketua DPRK Jayapura karena itu menyangkut harga diri kami sebagai anak papua dan Partai pemenang bisa mempertimbangkan maksud baik kami.
Papua dalam dimensi otonomi khusus (Otsus), lalu Kabupaten Jayapura ini sudah ada jargon sebagai kebangkitan masyarakat adat. Bila bukan anak Papua sebagai Ketua DPRK Jayapura, lalu jargon-jargon kebangkitan masyarakat otonomi khusus ini mau dibawa ke mana, terlebih kita batu memperingati HUT Kebangkitan masyarakat Adat pada tanggal 24 Oktober lalu.
Dengan pertimbangan pertimbangan yang ada, Ketua DPRK Jayapura harus Anak Papua dengan kebijakan-kebijakan yang ada di lembaga politik sangat penting dan krusial bagi kelangsungan hidup kami orang asli Papua yang berada di Kabupaten Jayapura.
“Kami meminta kepada partai pemenang Pemilu mempertimbangkan dan wajib memberikan kesempatan kepada kader terbaik Putra asli Kabupaten Jayapura untuk duduk di sebagai ketua DPRK. Ini menyangkut harga diri kami sebagai pemilik dari kabupaten Jayapura.
Disini kami tidak mencampuri atau intervensi internal Partai, sebab kami tidak punya kapasitas sampai di sana. Sebagai bukti keseriusan, kami tidak hanya menyampaikan di Media, tetapi hari Selasa kami akan menyampaikan Aspirasi Kami ke Kantor Partai Pemenang,” terangnya.
Ditempat yang sama, Elisa Bouway mengharapkan kepada Partai pemenang untuk memilih Ketua DPRK Jayapura harus Anak Asli Papua.
Kami dalam kapasitas sebagai orang asli Kabupaten Jayapura meminta yang duduk sebagai ketua DPRK Jayapura harus anak asli Papua.
Bukan kami tidak menghormati saudara saudara kami Nusantara yang menang dengan suara terbaik pada Pemilu lalu, tetapi kita juga harus mengharagai anak asli.
Semangat undang-undang otonomi khusus bicara tentang keberpihakan orang asli Papua ada beberapa kebijakan pemerintah daerah terkait dengan Kampung Adat ini bagian-bagian ini yang harus kita pertahankan sebagai nilai-nilai dalam menjalankan roda pemerintahan dan juga politik.
” Kami akan menyampaikan aspirasi kami kepada Partai pemenang pemilu untuk mempertimbangkan apa yang menjadi aspirasi kami yang meminta ketua DPRK Jayapura harus orang Asli Papua,” pungkasnya. (Imel)
