JAKARTA, Jelajahpapua.com – Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Yanni, mengusulkan penguatan peran Bank Papua dalam mendorong perekonomian masyarakat di Tanah Papua. Usulan itu disampaikan saat Yanni bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (20/9/2026) malam.
Menurut Yanni, Bank Papua memiliki posisi penting dalam perekonomian daerah karena merupakan bank milik pemerintah daerah dan memiliki jaringan pelayanan di wilayah Papua. Bank Papua sendiri menyatakan perannya sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kredit untuk mendukung pembangunan serta pertumbuhan ekonomi di Tanah Papua.
Dalam pembicaraan dengan Presiden, Yanni mengusulkan agar kebijakan pemerintah pusat tetap memperhitungkan peran Bank Papua dalam penyaluran dana yang berkaitan dengan hak-hak aparatur sipil negara (ASN), termasuk guru di Papua.
Yanni meyakini bahwa apabila penyaluran sebagian hak guru melalui Bank Papua akan menggerakkan aktivitas ekonomi di daerah.
“Bank Papua ini punya peran dalam pertumbuhan ekonomi Papua. Karena itu, kebijakan mengenai penyaluran dana pemerintah perlu memperhatikan keberadaan dan fungsi Bank Papua,” ujar Yanni di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Bank Papua saat ini juga menangani layanan pengelolaan keuangan daerah, termasuk rekening kas umum daerah, payroll gaji ASN, serta fasilitas kredit pegawai di sejumlah daerah. Kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya pada Juli 2026, misalnya, mencakup pengelolaan rekening kas daerah dan penyaluran payroll gaji ASN melalui Bank Papua.
Yanni mengatakan Presiden merespons usulan tersebut dengan meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mencatat dan memberi perhatian terhadap masukan yang disampaikan.
Menurut Yanni, Presiden menegaskan bahwa masukan yang rasional dan dapat mempercepat pengembangan ekonomi rakyat di Papua akan ditindaklanjuti pemerintah.
“Presiden mengatakan, masukan-masukan yang rasional dan bisa mempercepat pengembangan ekonomi rakyat di Papua akan ditindaklanjuti pemerintah,” kata Yanni.
Dalam pertemuan itu, Presiden juga menegaskan bahwa dirinya mendapat mandat dari rakyat untuk menjalankan pemerintahan. Mandat tersebut, kata Yanni, akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Menurut Yanni, penguatan Bank Papua perlu ditempatkan dalam agenda pembangunan ekonomi Papua. Bank tersebut merupakan badan usaha milik daerah yang sahamnya dimiliki pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Tanah Papua.
Usulan mengenai Bank Papua menjadi salah satu isu yang disampaikan Yanni kepada Presiden dalam pembahasan pembangunan Papua. Ia berharap kebijakan pemerintah pusat memberi ruang bagi bank daerah tersebut untuk terus menjalankan fungsi ekonomi di Tanah Papua.
“Keberadaan Bank Papua tidak dapat dilepaskan dari agenda memperkuat ekonomi rakyat. Ketika bank daerah tumbuh, berarti kapasitas ekonomi Papua ikut diperkuat,” demikian Yanni.**
