Kabupaten Jayapura, jelajahpapua.com – Ketua Fraksi Bhinneka Tunggal Ika (BTI) Sihar L. Tobing pada prinsipnya secara pribadi tidak akan ikut kunker ke jepang yang di rencanakan berangkat pada 29 Mei 2023 mendatang, hal tersebut di tegaskan Sihar ketika menjawab pertanyaan wartawan, di Kota Sentani, Senin, 15 Mei 2023.
“Ada beberapa alasan, mengapa tidak ikut kunker ke Jepang, pertama, Soal efektifitas dimasa akhir Jabatan, ada apa kejepang?. Kedua Pemerintah Daerah saat ini sedang fokus pada penekanan Inflasi Daerah yang sudah di lakukan, seperti melaksanakan Pasar murah baik di wilayah pembangunan 1,2,3 dan 4.
Lalu kita sebagai DPR ke Jepang dengan menghabiskan dana miliaran, apakah itu bukan pemborosan. Ketiga Kunker ke jepang sudah dilakukan pembahasan, tetapi yang menjadi persoalan tidak ada manfaat secara signifikan untuk kemajuan Kabupaten Jayapura apalagi kepada masyarakatnya, keempat, dirinya tidak mau kunker ke jepang yang berujung dapat periksa oleh penegak hukum. Kelima, kunker ke Jepang sudah masuk dalam RENJA DPRD, tetapi tidak ada anggarannya, dana miliaran yang di gunakan ke jepang, pakai anggaran lain, dan di perubahan akan dikembalikan.
Saya ini orang hukum, profesi saya sebagai seorang pengacara, karena saya pernah tangani kasus-kasus seperti ini yang terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan yang tidak ada anggarannya, tetapi dipakai dari (anggaran) lain. Itu yang saya tidak mau ikut ke luar negeri, jelasnya.
Menurut Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Jayapura ini, kenapa uang atau anggaran yang digunakan untuk kunker ke luar negeri itu tidak dipakai untuk kepentingan rakyat di daerah ini.
“Kok malah kita bawa uang ke luar negeri dan mau belajar apa disana. Kalau mau belajar pariwisata itu, ngapain kita mau belajar pariwisata jauh-jauh ke Jepang, coba mau ngapain dan wisata Jepang apa yang mau dibawa kesini,” imbuhnya.
Tidak hanya itu Sihar juga menyampaikan Penjabat Bupati Jayapura Hebat, memberi ijin kepada Ketua DPRD untuk mengajak OPD terkait, berarti Pemerintah punya banyak anggaran, sebab setiap Anggota DPRD dianggarkan 70 juta setiap orang.
“Ditegaskannya kalau ini untuk program peningkatan PAD pariwisata, kita tidak pernah lakukan pembahasan dengan Pemerintah Daerah sebagai penyedia anggaran. Kita kesana untuk studi banding guna peningkatan PAD pariwisata, berarti harus direncanakan secara matang dengan Pemerintah Daerah, karena ini sudah lintas negara. Jadi, tidak masuk akal bagi saya kita belajar pariwisata ke Jepang itu terlalu jauh sekali. Lebih bagus kita belajar pariwisata ke Kota Jayapura dan tidak mengeluarkan biaya terlalu besar,” pungkas Sihar Tobing. (Imel)
