Kabupaten Jayapura, jelajahpapua.com-
Di awal tahun 2023, ada sekian dinamika persoalan yang terjadi pada dunia Pendidikan, seperti, kepala sekolah yang di non jobkan secara sepihak dan tidak diberi nota dinas, pemalangan pekerjaan pembangunan sekolah yang sampai melibatkan pihak keamanan, sistem zonasi yang tidak berjalan baik, dan gaji tenaga pengajar selama 6 bulan tak kunjung di bayar, berdampak pada aksi demo yang di lakukan para guru honorer, Senin (17/07/2023), hal itu di sampaikan Tokoh Pemuda Kabupaten Jayapura Nelson Ondi saat di wawancara, Selasa (18/07/2023).
Nelson sangat menyayangkan kejadian seperti ini di dunia pendidikan di kabupaten jayapura masih terus terjadi
“Kita semua tahu, bahwa dunia pendidikan sebagai Indikator dalam pembangunan generasi penerus di sebuah daerah.
“Ditahun 2023 Pemerintah Pusat untuk pendidikan sudah menganggarkan 612 triliun yang di tujukan pada pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menegah Pertama (SMP), sehingga itu menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mampu menerjemahkannya.
Nelson minta kepada Dinas Pendidikan di daerah harus jelih melihat kejadian kejadian yang menghambat dunia pendidikan.
“Sangat memprihatinkan pendidikan di kabupaten jayapura baik itu pembangunan sekolah, sistem zonasi yang tidak sesuai, dan aksi demo dari tenaga pengajar yang 6 bulan belum di bayarkan.
Bagaimana kita bisa menuju generesi emas pada tahun 2045, sedangkan tenaga pengajar untuk mendapatkan haknya harus demo, dan hal ini merupakan citra buruk bagi pemerintah kabupaten jayapura. “Sebenarnya hal seperti itu tidak perlu terjadi bila tugas dan fungsinya dapat di lakukan dengan baik oleh dinas terkait, jelasnya.
Dampak dari persolan yang terjadi, berdampak juga pada kinerja Penjabat Bupati Jayapura ketika di lakukan evaluasi setia 3 bulannya.
Sehingga PLT Pendidikan secepatnya dicopot dan PJ mampu mengambil langkah langkah tegas agar pendidikan tidak semakin terpuruk,”pintanya.
Nelson berharap persoalan persoalan seperti ini tidak terjadi lagi, dan apabila dikemudian hari masih terjadi kepala dinas P dan P lebih persuasif dalam melakukan komunikasih kepada pihak pihak terkait” pungkasnya.
Hal yang sama juga di sampaikan Ondofolo Kampung Babrongko Ramses Wally menyatakan dengan persoalan pada Pendidikan di kabupaten jayapura, terlebih pada gaji tenaga pengajar selama 6 bulan belum mendapat haknya.
“Pedahal guru guru rela meninggalkan keluarganya, pergi ke tempat yang jauh untuk mengajar anak anak kita menjadi pintar bagi generasi muda.
Ramses minta kepada PJ Bupati Jayapura harus serius melakukan evaluasi kepada semua kepala dinas yang sampai saat ini menjabat tetapi tidak memberikan kontribusi yang jelas kepada masyarakat, serta kepada kepala dinas yang menjabat belasan di satu dinas itu, dapat di pastikan mereka telah membangun kerajaan- kerajaan kecil yang tujuannya tidak bekerja untuk masyarakat, dan berdampak masyarakat menjadi korban serta berdampak pada masyarakat tetap sengsara.
Ondofolo Ramses berharap, Bukan hanya di dunia pendidikan, tetapi di kesehatan dan dinas lainnya perlu di lalukan evaluasi” tutupnya. (Imel)
