Portal Berita Terkini Seputar Papua dan Nasional. Berita terbaru seputar Berita Nasional, Pemerintah Daerah, Dewan, Olahraga, Politik, Hukum dll
RedaksiIndeks
banner 728x250
1 / 3
2 / 3
3 / 3

Berita  

Sekda Kabupaten Jayapura Sebut Ada Nama Pegawai Honorer dan Kontrak Siluman di Data 817 Pengangkatan CPNS

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura Dr. Hana S. Hikoyabi, M.KP.

banner 120x600
banner 468x60

Sentani, jelajahpapua.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura, Dr. Hana S. Hikoyabi, M.KP., menyebutkan ada 817 orang tenaga honorer dan kontrak yang namanya masuk dalam data CPNS dan PPPK tahun 2023 yang telah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Republik Indonesia dan telah diterima BKPSDM setempat, ada beberapa terindikasi honorer dan kontrak “siluman”.

“Mereka (honorer dan kontrak) ini sudah lama bekerja dan mengabdi lama disini, terus ada nama-nama yang tidak pernah sama sekali menjadi honor di Kabupaten Jayapura ini tiba-tiba namanya masuk dalam data tersebut, dan jadi CPNS lagi. Itulah yang mereka protes,” kata Sekda Kabupaten Jayapura, Dr. Hana S. Hikoyabi, M.KP., ketika menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat, 28 April 2023.

banner 325x300

Mama Sekda sapaannya mengatakan, sejumlah honorer itu sempat datang mengadu ke pihaknya usai mereka mengetahui hal tersebut.
“Para tenaga honorer itu sudah datang mengadukan masalah keberadaan honorer siluman yang ada dalam data itu ke saya kemarin. Sehingga kami sudah bicara dengan pak Pj tadi malam dan datanya tidak ditempelkan. Namun data itu harus di koordinasi atau di komunikasi ulang agar data itu di verifikasi kembali untuk diperbaiki,” katanya.

“Kalau yang tidak bekerja di kantor Bupati Jayapura, jangan harap masuk di kantor Bupati Jayapura. Karena yang diangkat (CPNS) adalah mereka yang sudah bekerja dan mengabdi di kantor bupati yakni, sudah berkarya 5 tahun lebih, 10 tahun, 13 tahun dan 15 tahun, baik para dokter, perawat serta tenaga honorer maupun kontrak,” tambahnya.

Ia pun meminta kepada BKPSDM harus melakukan verifikasi secara jujur, benar dan baik, serta data sudah harus valid.
“Selain melakukan verifikasi yang jujur, mereka (BKPSDM) juga harus mengawal tenaga kontrak dan honorer yang sudah bekerja sekian tahun di daerah ini. Jadi, kita masih konsisten mendorong K2 dan kita sekarang tidak bicara soal PPPK,” ujar mantan Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura ini diakhir wawancaranya. (Imel)

banner 325x300