Sentani, jelajahpapua.com – Alumni Lemhannas Tahun 2014, minta Presiden RI Joko Widodo dan beberapa kementerian seperti Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Polhukam melibatkan organisasi pemuda atau Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk bisa masuk menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG).
Hal tersebut disampaikan Nelson Yohosua Ondi merespons pertemuan antara Perdana Menteri atau PM Fiji Sitiveni Rabuka dengan Pimpinan Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda.
“Terkait dengan adanya pemberitaan dari PM Fiji dukung seruan ULMWP bergabung penuh di MSG yang saat ini lagi ramai diperbincangkan di media. Sebagai tokoh muda, saya minta kepada pemerintah pusat dalam hal ini pak Presiden maupun Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Polhukam, untuk bagaimana bisa melibatkan teman-teman Papua muda inspiratif maupun MRP agar bisa duduk bersama kedepan dalam pertemuan MSG berikut yang diketuai oleh Vanuatu,” kata Nelson Yohosua Ondi, di Kota Sentani, Kamis, 9 Maret 2023.
Ia pun menyampaikan, itu bisa ada representasi organisasi pemuda atau lembaga kultur yang masuk sebagai anggota penuh MSG. “Karena selama ini, saya lihat ada kecolongan yang terjadi. Yang mana, di manfaatkan oleh kelompok-kelompok organisasi sebelah yang ekstrim atau yang bertentangan dengan negara, itu mereka sejauh ini sudah masuk sampai ke observer atau peninjau (pengamat) dan mereka sekarang lagi gencar-gencarnya melakukan diplomasi atau lobi-lobi politik untuk masuk sebagai anggota penuh (full member) MSG,” bebernya.
“Kita telah ketahui bersama, bahwa beberapa pekan lalu pimpinan ULMWP Benny Wenda sudah bertemu dengan PM Fiji yang baru Sitiveni Rabuka. Saya lihat pertemuan ini bisa menggangu stabilitas politik negara khususnya di wilayah Papua atau Pasifik dan kita perlu antisipasi dengan situasi-situasi politik hari ini bagaimana negara berpartisipasi khususnya pemuda Papua maupun lembaga kultur masyarakat asli Papua dalam hal menjalin kerjasama di bidang ekonomi dengan negara-negara Pasifik,” sambung pria yang akrab disapa NYO ini.
Lebih lanjut NYO mengaku, ini menjadi kelemahan dari negara kita disini, di mana tidak ada konektivitas. Karena selama ini yang di jalin itu tidak sampai menyentuh dengan negara-negara di Pasifik.
“Jadi, hubungan baik atau bilateral itu perlu kita jaga. Saran dan permintaan saya, rencana kedatangan Presiden Jokowi di tanggal 15 Maret nanti untuk melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Jayapura, selain itu kita minta kepada Kabinda dan pihak keamanan agar bisa memfasilitasi pertemuan antara pemuda-pemuda Papua potensial yang berjiwa nasionalis dengan pak presiden guna mendiskusikan hal tersebut,” akunya.
“Beberapa tahun lalu, kita tahu ada Melindo (Melanesia Indonesia) yang sudah sempat masuk di MSG. Namun yang saya lihat ini, di mana tokoh-tokoh eks OPM ini yang dipakai di Melindo, juga kita pikir ini mengenai jam terbang, mereka sudah senior dan usia juga ikut mempengaruhi hingga tidak efektif. Sehingga kita butuh usia yang muda dan energik, serta bisa melakukan diplomasi-diplomasi politik yang menguntungkan pemerintah Indonesia di wilayah Pasifik,” pungkas pria yang juga Ketua HIPMI Kabupaten Jayapura tersebut.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri juga telah memprotes Pemerintah Fiji setelah perdana menteri negara pulau Pasifik bertemu dengan seorang pemimpin Papua Benny Wenda. Pertemuan tersebut guna mendapat dorongan moral untuk gerakan kemerdekaan Daerah dan dukungan untuk menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG). (Redaksi)
