SENTANI, Jelajahpapua.com – Ondofolo Kampung Asei Besar, Marthen Ohee, menilai penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh langsung diarahkan kepada program pemerintah secara keseluruhan. Ia menduga terdapat kepentingan lain yang ikut menunggangi persoalan tersebut.
Marthen yang juga mengaku sebagai salah satu penasihat di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Jayapura mengatakan, dapur yang telah melalui proses verifikasi harus dilihat berdasarkan standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurutnya, ketika terjadi persoalan di suatu daerah, termasuk kasus yang terjadi di Depapre, hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari tahu sumber masalahnya.
“Masalah di tempat lain tidak bisa dikaitkan ke tempat lain. Lihat dulu apanya, seperti apa. SOP-nya harus ditinjau dulu. Bukan cuma SOP, termasuk bangunannya, lahan yang digunakan, apakah memenuhi syarat atau tidak,” ujar Marthen di Sentani, Sabtu (26/9/2026).
Ia mengatakan, apabila terjadi dugaan keracunan makanan, maka penyebabnya harus ditelusuri secara menyeluruh, termasuk bahan makanan dan proses pengolahannya.
“Kalau keracunan, orang yang masak atau bahan makanannya, itu saja. Jadi tidak bisa semua. Bukan programnya,” katanya.
Marthen menegaskan, MBG merupakan program nasional yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Karena itu, persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan di satu tempat menurutnya tidak seharusnya menjadi alasan untuk menyalahkan program secara keseluruhan.
“Programnya tidak salah. Program ini program nasional untuk meningkatkan gizi anak-anak. Ini program pemerintah untuk mensejahterakan rakyat dan juga meningkatkan gizi anak-anak. Jadi program tidak salah, yang salah manusia dan aturannya,” tegasnya.
Ia juga menilai MBG memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama bagi orang tua yang memiliki kesibukan bekerja sehingga anak tetap mendapatkan makanan ketika berada di sekolah.
Menurutnya, ketika orang tua harus pergi berkebun atau bekerja di kantor dan tidak sempat menyiapkan makanan, keberadaan program tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan makanan anak.
“Orang tua sibuk dengan pekerjaannya, misalnya di kantor, buru-buru mau ke kantor dan tidak masak, anaknya tidak makan. Tapi ketika datang ke sekolah, ada yang bikin. Itu salah satu keuntungan yang harus disyukuri,” ujarnya.
Marthen kemudian menyoroti munculnya penolakan terhadap MBG. Ia menduga penolakan tersebut tidak sepenuhnya berasal dari masyarakat, tetapi terdapat kepentingan lain yang disusupkan sehingga masyarakat akhirnya ikut menyuarakan penolakan.
“Penolakan-penolakan ini tidak murni dari masyarakat. Masyarakat malah lebih berterima kasih. Ini ditunggangi juga, ada muatan-muatan lain. Itu pikiran-pikiran orang lain yang disusupkan ke masyarakat,” katanya.
Ia juga menyampaikan dugaan pribadi terkait peristiwa di Depapre. Menurutnya, kemungkinan adanya unsur kesengajaan perlu dilihat dan diselidiki, termasuk kemungkinan makanan sengaja diberi racun untuk kemudian memunculkan penolakan terhadap MBG.
“Kalau menurut saya secara pribadi, kejadian di Depapre itu ada unsur kesengajaan karena muatan tadi. Itu pikiran, niat-niat yang terselubung yang kita tidak tahu,” ungkapnya.
Namun, dugaan tersebut menurutnya perlu dilihat dan dibuktikan melalui pemeriksaan terhadap sumber persoalan yang sebenarnya.
Marthen kembali menegaskan bahwa yang perlu menjadi perhatian adalah tujuan utama MBG, yakni meningkatkan gizi dan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengatakan perhatian pemerintah melalui program tersebut bahkan tidak hanya menyasar anak yang sudah bersekolah, tetapi juga ibu hamil dan anak sejak masih dalam kandungan.
“Program ini memperhatikan anak sejak dari rahim. Ibu hamil pun dikasih program. Jadi ini untuk mensejahterakan rakyat dan untuk meningkatkan gizi anak-anak,” pungkasnya. (El)
