SENTANI, Jelajahpapua.com – Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Jayapura, Nimbrot Demena, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam membuka akses jalan darat di Distrik Ravenirara.
Pernyataan tersebut disampaikan Nimbrot menyikapi informasi yang beredar di media sosial terkait adanya penolakan terhadap pembangunan jalan di wilayah tersebut. Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus dilihat sebagai bagian dari upaya pemerintah membuka keterisolasian dan meningkatkan konektivitas masyarakat.
Nimbrot menilai, pembangunan akses jalan darat di Distrik Ravenirara merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat, terutama kampung-kampung yang selama ini masih menghadapi keterbatasan transportasi.
“Sebagai salah satu intelektual Tanah Merah dan juga sebagai Ketua DPD KNPI Kabupaten Jayapura, kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura yang terus berupaya mengatasi persoalan akses transportasi yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat di Distrik Ravenirara,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sejumlah kampung seperti Yongsu Desoyo, Ormu Wari dan Necheibe selama ini masih sangat bergantung pada transportasi laut untuk menunjang mobilitas masyarakat. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu hambatan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di wilayah pesisir pantai utara Kabupaten Jayapura.
Karena itu, menurut Nimbrot, pembukaan akses jalan darat menjadi langkah strategis untuk memperkuat konektivitas antarkampung sekaligus membuka peluang baru bagi masyarakat.
“Ini bukan hanya soal jalan, tetapi bagaimana pemerintah membuka akses masyarakat terhadap pembangunan. Ketika jalan terbuka, maka mobilitas masyarakat, pelayanan pemerintah, pendidikan, kesehatan dan kegiatan ekonomi juga akan semakin mudah,” katanya.
Nimbrot memberikan apresiasi kepada Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H., yang dinilainya terus mendorong pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah yang selama ini sulit dijangkau.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya terpusat di wilayah perkotaan. Masyarakat di wilayah pesisir dan kawasan yang masih terisolasi juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses infrastruktur dan pelayanan pembangunan.
“Kami masyarakat sudah lama bergumul dengan persoalan akses jalan. Karena itu, kehadiran pemerintah daerah untuk membuka akses ini merupakan langkah yang patut diapresiasi. Kami berterima kasih karena persoalan yang selama ini kami hadapi mulai mendapat perhatian dan solusi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemuda Kabupaten Jayapura siap mengawal pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah, khususnya pembangunan infrastruktur di wilayah yang memiliki keterbatasan akses.
“Sebagai pemuda, kami siap mengawal kerja-kerja Pemerintah Kabupaten Jayapura. Kami ingin pembangunan berjalan dengan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Nimbrot.
Menurutnya, setiap proses pembangunan tentu membutuhkan komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat. Karena itu, berbagai masukan yang muncul di tengah masyarakat perlu disikapi melalui dialog yang terbuka agar pembangunan dapat berjalan dengan baik tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan pemilik hak ulayat.
Nimbrot berharap pembukaan jalan di Distrik Ravenirara dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan hingga mampu menghubungkan kampung-kampung yang selama ini masih mengandalkan jalur laut.
Ia meyakini, semakin terbukanya akses transportasi akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Hasil perkebunan, perikanan dan usaha masyarakat dapat lebih mudah dipasarkan, sementara akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan juga semakin terbuka.
“Jalan adalah urat nadi pembangunan. Ketika akses terbuka, maka peluang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pelayanan pemerintah juga ikut terbuka. Karena itu, pembangunan infrastruktur harus terus didorong secara merata sampai ke kampung-kampung,” pungkasnya.
Nimbrot menambahkan, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jayapura harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, masyarakat, pemuda, tokoh adat dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat membangun komunikasi sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. (El)ǰ
