SENTANI,Jelajahpapua.com – Ketua LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Papua Bangkit, Ir. Hengky Hiskia Jokhu menyampaikan meninggalnya Irene Sokoy dan bayi dalam kandungan, fakta buruknya pelayanan publik disektor kesehatan, menelan korban dua nyawa, menunjukkan betapa bobroknya alokasi anggaran kesehatan yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (OTSUS) selama 24 tahun. Mengkritisi kelalaian dokter dan tenaga medis, sama halnya menjernihkan kaburnya air di muara padahal dari hulu hingga hilir bukan saja kabur tapi juga penuh lumpur.
Hengky menjelaskan untuk wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pelayanan kesehatan harus diperbaiki. Bahkan sebelumnya dirinya sudah pernah mempresentasikan konsep pelayanan kesehatan untuk mempermudah pelayanan Puskesmas yang berada di kawasan danau, di mana di dalamnya juga ada pelayanan Kesehatan (KIA) untuk ibu dan anak, dengan tujuan agar masyarakat yang tinggal di sekitar danau dapat dengan cepat menjangkau layanan kesehatan hanya dengan menggunakan speedboat. Ketika terjadi kondisi darurat, terutama untuk ibu hamil dan anak, mereka tidak perlu menunggu lama atau menempuh perjalanan jauh ke rumah sakit, kata Hengky Hiskia Jokhu, saat di wawancara di Sentani, Selasa 25/11/2025.
“Konsep ini sebenarnya sudah kami pelajari dari beberapa daerah di indonesia, di mana ambulans air (ambulance boat) sudah digunakan untuk mempercepat rujukan pasien yang terhubung sungai atau danau menggunakan speedboat yang siap siaga di rumah sakit maupun puskesmas. Dimana orang sakit bisa dijemput langsung melalui jalur air agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat dengan lebih cepat melalui jalur perairan, tapi sayangnya sampai hari ini tidak dilakukan.
Kejadian ini adalah sebuah kelalaian serius yang tidak bisa ditolerir dimana pasien dipertahankan hingga berjam jam, lalu dipindahkan dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain namun ditolak sampai akhirnya meninggal.
“Kita tidak boleh lupa bahwa hadirnya Otonomi Khusus di Papua memberikan porsi anggaran yang besar khususnya untuk sektor kesehatan dan pendidikan. Namun setelah 24 tahun berjalan, banyak simpul-simpul pelayanan kesehatan kita justru tidak mampu memberikan layanan publik yang prima. Sehingga menimbulkan pertanyaan besar, ke mana saja anggaran kesehatan selama puluhan tahun yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki layanan kesehatan masyarakat Orang Asli Papua,” tegasnya.
Hal ini menunjukkan bahwa Otonomi Khusus lebih besar di anggaran, tetapi minim dampaknya di masyarakat.
Ketua LSM Papua Bangkit juga memberikan apresiasi dan dukungan terhadap langkah cepat Presiden Republik Indonesia untuk lakukan audit menyeluruh. Dengan menginstruksikan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh rumah sakit pemerintah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga distrik. (At)
