Hakim MK Tegur Paslon DJ di Sidang Sengketa Pilkada Sarmi Tokoh Pemuda Sarmi: Paslon DJ Taati Aturan

Jakarta, Jelajahpapua.com – Usai pelaksanaan sidang Mahkamah Konstitusi. Tokoh Pemuda Sarmi Rafel W Sembor kepada Indotimur menyinggung Cabup Dominggus yang mencoba membuat skenario pernyataan didalam persidangan, membawa kebiasaan dari Sarmi berkampanye diruang sidang terhormat padahal sudah tahu ada tata tertib ada etika jadi stop sudah dengan cara2 mau mengambil momen disidang MK, seharusnya kasihlah edukasi etika agar tidak merugikan paslon lain, sudah bukan di Sarmi aneh saja masih tidak berubah, Saya pikir paslon Dj tidak perlu menggunakan ajang MK untuk hal-hal yang tidak pantas, buat pernyataan menghibau memangnya sudah di terapkan ka ? dan lain-lain fokus taati aturan saja, terima kasih kepada hakim MK yang sudah dengan tegas menolak”, tegas Rafael saat menghubungi redaksi Indotimur pada Kamis (30/1).

Ditambahkan olehnya Mahkamah Konstitusi adalah lembaga terhormat dan independen yang mengakomodir dinamika berdemokrasi, sehingga setiap penyimpangan terhadap demokrasi termasuk penyelenggaraan Pilkada yang melanggar ketentuan jelas akan diberikan sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jangan gunakan MK jadi ajang lain, fokus untuk mempertanggung jawabkan apa yang terjadi pada Pilkada kemarin”, ucapnya.

Paslon DJ ditegur hakim mahkamah kontitusi saat hendak menyampaikan statement terbuka, tindakan tersebut jelas melanggar hukum acara bersidang di mahkamah konstitusi, paslon DJ selanjutnya tidak diperkenankan menyampaikan hal tsb krn dianggap akan memicu kondisi yg tidak kondusif, terlebih MK tidak mengakomodir hal2 demikian mengingat MK adalah lembaga terhormat yang jelas ada aturan dan etika terhadap semua pihak, sehingga para pihak hanya dapat menyampaikan hal2 berkenaan dengan keterangan masing-masing sesuai dengan kesempatan yg diberikan.
Sementara yg hendak disampaikan oleh paslon DJ dianggap bertentangan dgn hal tersebut.

Rafel berharap lembaga Mahkamah Konstitusi dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya sehingga pada Penyelenggeraan Pemilu kedepan tidak ada lagi permainan money politik yang terstruktur, masif dan sistimatis juga keterlibatan unsur-unsur ASN yang menciderai wajah demokrasi di kabupaten setempat.**