Portal Berita Terkini Seputar Papua dan Nasional. Berita terbaru seputar Berita Nasional, Pemerintah Daerah, Dewan, Olahraga, Politik, Hukum dll
RedaksiIndeks
banner 728x250
1 / 3
2 / 3
3/ 3

Berita  

Diduga 817 CPNS dan P3K Sudah Final, Tak Ada Kuota Penambahan honorer, Ini Kata Nelson Ondi

Foto Pengumuman Penetapan Kebutuhan dan Pengangkatan Tenaga Honorer dan tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura yang berhak mengikuti seleksi CAT untuk tuk diangkat menjadi ASN tahun 2023.

banner 120x600
banner 468x60

Kabupaten Jayapura, jelajahpapua.com – Data 817 honorer yang sempat berpolemik akhirnya diumumkan Pemerintah Kabupaten Jayapura, Selasa (16/05/2023).

Ada dugaan kuat data honorer 817 sudah final dan tidak ada penambahan data  lagi bagi honorer berikutnya, karena di situs resmi pendaftaran non ASN dari Menpan-RB sudah ditutup, hal tersebut di sampaikan Ketua Pemuda Pancamarga Kabupaten Jayapura, Nelson Yohosua Ondi, Selasa (16/05/2023) malam.

banner 325x300

“Ada beberapa alasan mengapa Ondi berani mengatakan ada dugaan data 817 honorer sudah final dan tidak ada tambahan,
Pertama, dilihat tentang penetapan kebutuhan dan pengangkatan tenaga honorer dan tenaga kontrak di Pemerintah Kabupaten Jayapura, yang berhak mengikuti seleksi Computer Asisted Test CAT) untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara tahun 2023 sebanyak 817 orang, kedua berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia, nomor 352 tahun 2023, tanggal 11 april 2023 hanya 817 yang  berhak mengikuti seleksi menggunakan Computer Asisted Test (CAT) yang di fasilitasi BKN, sebab 817 itu di buat tulisan tebal, itu adalah kode, ketiga dilihat dari sisi pertimbangan perekrutan calon ASN untuk tahun 2023, MENPAN- RB memakai variabel tertentu, seperti jumlah ASN yang pensiun, pemenuhan sumber daya Manusia (SDM) yang unggul untuk program strategis, dan kemampuan anggaran daerah.

“Apabila dari Pemerintah Kabupaten  Jayapura mengatakan ada penambahan kuota CPNS bagi honorer yang belum di cover, Pemerintah Kabupaten Jayapura harus membuktikan dengan adanya surat edaran dari MENPAN-RB yang mengatakan ada kuota penambahan, jangan sampai menimbulkan polemik baru.

“Ondi juga menganjurkan kepada Pemkab Jayapura untuk memahami baik tentang implementasi dari  undang undang  sesuai dengan implementasi undang undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Ditambahkan Ondi, bahwa di tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura menerima penganugerahan Keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Papua.

“Dinas kominfo juga menjadi lending sektor dengan program yang di lakukan selama ini sangat bagus dengan melakukan pembangunan BTS, bagaimana masyarakat mendapatkan jaringan Internet, sehingga keterbukaan publik itu penting, pungkasnya.

Sementara itu ditempat terpisah, Kepala BKPSDM Kabupaten Jayapura Timothius J. Demetouw menyampaikan data honorer 817 yang sudah pihaknya peroleh penetapannya dari Kemenpan-RB ini kuotanya untuk Kabupaten Jayapura itu berjumlah 1.000 orang, kemudian setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh MenPAN-RB, BPKP dan Kejaksaan itu baru mencapai 820 orang.

“Dari 820 itu langsung kita antar ke MenPAN-RB, kemudian dari Menpan lakukan verifikasi terakhir itu diperoleh data sebanyak 817 orang. Nah, data 817 pada hari ini (kemarin) kami sudah umumkan ke semua honorer dan kontrak,” katanya.

“817 ini merupakan nama data tahap pertama dari kuota awal sekitar 1.000 yang telah kami umumkan. Namun, mereka harus melapor kembali ke OPD masing-masing untuk bisa mengikuti ujian CAT. Setelah proses pelaporan ke OPD masing-masing dan kami juga sudah melakukan pengecekan ulang itu dilaksanakan, maka kami dari pemerintah daerah akan melanjutkan dengan mengurus kuota sisa lainnya,” pungkas. (Imel)

banner 325x300