Kabupaten Jayapura,jelajahpapua.com – Dalam rapat paripurna III masa sidang II, DPRD Kabupaten Jayapura mengetuk palu, menyetujui rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023, yang berlangsung di Hotel Horison Sentani, Jumat, (01/08/2023).
Rapat paripurna III masa sidang II, DPRD Kabupaten Jayapur, membahasan mengenai Raperda APBD Perubahan 2023, sebagai tanggapan atas pandangan umum yang diungkapkan oleh Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda.
Fraksi DPRD Kabupaten Jayapura telah memberikan saran dan masukan serta rekomendasi kepada Pemkab Jayapura terkait Raperda APBD Perubahan 2023, dan sudah menyetujuinya.
“Dari Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Jayapura menyampaikan pendapat akhir seperti, penyusunan dan pembahasan untuk target APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan dan mengingatkan OPD penghasil untuk maksimal dalam pengumpulan PAD pada pos pajak, retribusi daerah dan juga pemakaian aset daerah oleh pihak ketiga.
Berharap kepada pemerintah daerah agar kegiatan fisik maupun non fisik yang tidak terlaksana pada tahun 2023 agar dicantumkan pada APBD 2024. Adanya ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat sangat besar. Hal itu akan sangat berpengaruh pada kemampuan keuangan daerah, maka diperlukan adanya formulasi yang baik agar ketergantungan tersebut di imbangi dengan peningkatan pendapatan asli daerah.
“Fraksi PDI Perjuangan, menyampaikan beberapa rekomendasi, diantaranya, kegiatan kongres AMAN tahun 2022 sudaah selesai, tetapi masih meninggalkan utang sebesar 7 Miliar. Anggaran Stunting di dinas kesehatan dan pendidikan cukup besar, agar diprioritaskan kepada masyarakat dan anak anak sekolah di kampung-kampung terutama di wilayah pembangunan II, III dan IV di Kabupaten Jayapura. Adanya 55 destinasi wisata di Kabupaten Jayapura. Oleh karena itu, untuk pengelolaannya, Fraksi PDI Perjuangan minta agar TAPD harus menambahkan anggaran di Dinas Pariwisata. Supaya dari 55 destinasi wisata itu ada PAD bagi Kabupaten Jayapura. Dinas Pendidikan dapat menyelesaikan permasalahan 153 guru kelas maupun kepala sekolah SD dan SMP yang tugasnya dengan nota dinas dan ada yang sampai 2 tahun. Untuk itu, dimohon agar dapat dilantik dan diberikan. Dua ruang kelas Madrasah Ibtidaiyah Al Ikhlas Doyo Baru mengalami musibah banjir bandang pada tahun 2019 lalu, mohon diperhatikan oleh dinas terkait agar dapat dibangun dari dana hibah pada APBD Perubahan TA 2023.
Serta, Dinas Kelautan dan Perikanan agar dapat menyelesaikan kegiatan keramba ikan air tawar di Kampung Yakonde, Kampung Sosiri, Kampung Dondai Distrik Waibhu, Kampung Atamali Distrik Ebungfauw dan Kampung Ayapo Distrik Sentani Timur. Fraksi PDI minta, kepada Pemda Kabupaten Jayapura terkait dana Otsus agar berdayakan OAP dan pengusaha OAP jika ada kegiatan diberdayakan.
Lalu Fraksi Bhinneka Tunggal Ika, di sisi lain, menekankan TAPD sangat penting untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Perubahan APBD TA 2023 antara lain dengan menguraikan kegiatan yang tidak dapat diselesaikan sampai akhir tahun 2022, sehingga menghasilkan Silpa tahun 2022 dan harus dilanjutkan di tahun 2023.
Mereka juga berpandangan, bahwa Bappenda perlu segera melakukan berbagai upaya untuk mendorong peningkatan hasil pungutan pajak daerah, antara lain melibatkan pemerintah kampung dan pemerintah distrik dalam pemungutan PBB-P2. Oleh karena itu, alokasi dana Otsus kepada pemerintah distrik perlu ditambah untuk digunakan sebagai biaya operasional dalam mengkoordinir pemerintah kampung memungut PBB-P2 di masing-masing wilayah distriknya.
Fraksi ini juga mengajukan pandangan TAPD perlu menjelaskan apakah pemerintah daerah Kabupaten Jayapura tidak lagi menerima dana hibah dari PT Freeport dalam tahun 2023 ini, sehingga tidak ada targetnya dalam komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Fraksi NasDem merekomendasikan agar OPD terkait yaitu, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan, serta Perikanan dan Perkebunan agar ditambahkan anggarannya.
Mereka juga merekomendasikan agar OPD terkait dapat serius dalam merespon dan melaksanakan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, jalan produksi atau jalan usaha tani di wilayah pembangunan III dan IV.
Fraksi ini juga merekomendasikan kepada Pemda Kabupaten Jayapura agar menegur dan memberi sanksi atau menggantikan beberapa Kepala Distrik di wilayah pembangunan III dan IV, karena ada laporan dari masyarakat ketika dewan melakukan kunker. Bahwa, para kepala distrik jarang berada di tempat tugas.
Kemudian, Fraksi PKB menyatakan dalam APBD Perubahan ini ada dua hal pokok yaitu, pendapatan dan belanja. Prinsip dasar arus pendapatan adalah bagaimana pemerintah daerah mampu untuk menggali sumber-sumber pendapatan secara luas, sehingga pendapatan daerah terkumpul sebanyak-banyaknya.
Prinsip dasar arus belanja itu terletak pada aliran dana yang efektif dan efisien, sehingga setiap rupiah yang mengalir untuk pembelanjaan benar-benar dapat dirasakan masyarakat dan memiliki multiplayer efek terhadap pertumbuhan dan pembangunan sosial ekonomi Kabupaten Jayapura yang lebih berkeadilan.
Sementara itu Penjabat (PJ) Bupati Jayapura Triwarno Purnomo, menegaskan, kembali kepada para pimpinan OPD di sisa waktu 4 bulan dapat efektif pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023.
“Untuk itu, OPD dapat memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan program dan kegiatan pada OPD masing-masing dan juga harus menjadi perhatian. Supaya secara tertib dan teratur untuk membuat laporan realisasi fisik dan keuangan, sehingga pada akhir tahun anggaran nanti tidak menemui kendala yang berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban,” tegasnya.
“Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tulus kepada pimpinan dan para anggota dewan melalui komisi-komisi dan fraksi-fraksi dewan yang telah membahas dan menyetujui materi persidangan ini. Kita berharap semoga hasil sidang ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jayapura,” tutupnya. (Imel)
