SENTANI,Jelajahpapua.com- Ketua LSM Papua Bangkit, Ir. Hengky Hiskia Jokhu, menyoroti ketidakwajaran sejumlah belanja dalam APBD Perubahan Sekretariat DPRK Jayapura yang dinilai tidak masuk akal dan patut ditelusuri aparat penegak hukum.
Hengky sangat menyayangkan ketika kondisi ekonomi daerah sedang terpuruk dan hampir seluruh OPD mengalami penyesuaian anggaran, justru muncul belanja-belanja dengan harga fantastis yang tidak memiliki urgensi.
Adapun menjadi perhatian adalah pengadaan Macbook Pro M4 seharga Rp50 juta per unit untuk unsur pimpinan DPRD, dengan jumlah sekitar tiga unit. Selain itu, terdapat pula pengadaan laptop Asus dengan nilai sekitar Rp35 juta per unit.
” Ditengah efisiensi anggaran, tapi muncul pembelian laptop mewah. Yang menjadi pertanyaan apa urgensinya pimpinan DPRK Jayapura harus pakai perangkat seperti itu,” tegas Hengky.
Menurutnya, anggaran sebesar itu akan jauh lebih bermanfaat jika dialihkan untuk kebutuhan dasar masyarakat, terutama kesehatan, pendidikan, serta pembayaran honor guru dan tenaga medis yang hingga kini masih banyak mengalami keterlambatan.
LSM Papua Bangkit juga menemukan belanja lain yang dinilai janggal, seperti pemasangan kanopi garasi dengan nilai mendekati Rp1 miliar. Biaya tersebut sangat tidak wajar untuk pekerjaan rehabilitasi ringan. Rehab lorong tidak sampai ratusan juta, kanopi garasi bisa hampir satu miliar, ini sangat aneh dan perlu ditelusuri.
Ia menambahkan bahwa hingga kini masih banyak utang kontraktor, termasuk yang sudah berumur belasan tahun, belum dapat dibayarkan oleh pemerintah daerah dengan alasan ketiadaan anggaran. Namun di sisi lain, belanja-belanja tidak prioritas tetap dianggarkan.
LSM Papua Bangkit mengungkapkan akan melaporkan kasus ini secara resmi ke Direktorat TIPIKOR Polda Papua. Hengky dijadwalkan bertemu Inspektorat dan penyidik TIPIKOR untuk menyerahkan data temuan lengkap.
“Ini persoalan serius, penggunaan anggaran harus terbuka, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar legislatif maupun eksekutif berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan anggaran, karena situasi daerah sensitif dan rawan menjadi sorotan publik hingga nasional.
“Pemerintah harus menjaga wibawa, belanja yang tidak masuk akal seperti ini hanya akan menurunkan kepercayaan masyarakat,” pungkasnya. (Jl)
