SENTANI, Jelajahpapua.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jayapura resmi menutup kegiatan pencanangan dan pelatihan petugas Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Penutupan kegiatan dilakukan oleh, Wakil Bupati Jayapura, Haris Richard Yocku, S.H., di Hotel Horex Sentani, Kamis (12/6/2026).
Wabup Haris Yocku mengatakan, kegiatan ini bagian dari tahapan awal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan secara serentak untuk memperoleh data akurat mengenai kondisi dan potensi ekonomi di daerah.
Menurutnya keberhasilan sensus ekonomi sangat bergantung pada kualitas data yang dikumpulkan di lapangan. Data yang akurat merupakan fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan perencanaan ekonomi daerah. Merumuskan kebijakan, program pembangunan, serta pengambilan keputusan yang tepat bagi kemajuan Kabupaten Jayapura.
Ia mengingatkan seluruh petugas sensus agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi integritas, serta menghindari segala bentuk manipulasi data. Mengedepankan etika dan kesantunan saat berinteraksi dengan masyarakat maupun pelaku usaha selama proses pendataan berlangsung.
Wabup Haris juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti pelatihan dan pembekalan. Ia berharap ilmu yang diperoleh selama pelatihan dapat diterapkan secara maksimal ketika melaksanakan pendataan di lapangan.
Ia juga meminta dukungan aparat keamanan untuk membantu kelancaran pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, mengingat wilayah pendataan mencakup 139 kampung, lima kelurahan, dan 19 distrik yang akan menjadi sasaran pendataan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
“Melalui sensus ekonomi ini, kita dapat mengetahui potensi yang dimiliki daerah dan menyusun langkah pembangunan yang lebih tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jayapura,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Jayapura, Geressida Sihombing, S.E., M.Si., memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan menjangkau seluruh pelaku usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), usaha berbasis online, hingga perusahaan besar dan instansi yang memiliki laporan keuangan.
Untuk pendataan lapangan secara door-to-door akan dimulai pada 14 Juli hingga 31 Agustus 2026 dengan melibatkan ratusan petugas yang telah mengikuti pelatihan intensif.
Geressida menjelaskan sebanyak 140 Petugas Pencacah Lapangan (PCL) dan 25 Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) diterjunkan untuk memastikan seluruh aktivitas ekonomi di wilayah Kabupaten Jayapura dapat terdata secara akurat.
“Petugas kami adalah ujung tombak di lapangan. Mereka akan mendatangi rumah-rumah dan tempat usaha secara langsung untuk melakukan pendataan. Sementara PML bertugas mengawasi pelaksanaan sensus, dan task force akan menangani berbagai persoalan yang muncul selama kegiatan berlangsung,” jelasnya.
Ia mengatakan seluruh proses pendataan kini menggunakan perangkat berbasis Android yang terintegrasi dengan sistem yang memungkinkan setiap lokasi yang didatangi petugas terekam secara otomatis sebagai bukti pelaksanaan sensus.
Menurutnya, database awal sensus telah disiapkan oleh BPS pusat dan dibagi menjadi beban kerja masing-masing petugas berdasarkan Satuan Lingkungan Setempat (SLS) atau wilayah kerja terkecil di kampung-kampung.
“Sekarang banyak pelaku usaha yang beroperasi secara online dan tidak memiliki toko fisik.
Karena itu petugas akan lebih aktif menggali informasi agar seluruh aktivitas ekonomi, termasuk yang berbasis digital, dapat tercatat,” ujarnya.
Terkait rekrutmen petugas, BPS memastikan seluruh proses dilakukan secara terbuka dan sesuai prosedur yang berlaku. Seleksi dilakukan melalui pendaftaran terbuka, tes kemampuan, hingga wawancara untuk mendapatkan petugas yang kompeten.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan penguatan sektor usaha di masa mendatang. (El)
