JAYAPURA, Jelajahpapua.com – Pemerintah Kabupaten Yalimo resmi menandatangani perjanjian kredit senilai Rp250 miliar bersama Bank Papua sebagai langkah strategis mempercepat pembangunan daerah pasca berbagai peristiwa yang mengakibatkan rusaknya aset-aset pemerintah.
Penandatanganan perjanjian kredit tersebut berlangsung di Kantor Pusat Bank Papua Lantai 4, Kota Jayapura dan dipimpin langsung oleh Bupati Yalimo, Dr. Nahor Nekwek, S.Pd., M.M. didampingi Wakil Bupati Yalimo Yan Kiraklak, S.Pd. Ketua DPRD Yalimo Elia Yare Kepala Badan Keuangan Moses Kepno, Sekretaris Daerah Titimus Wandik, serta dihadiri seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Yalimo, Kamis 25/06/2026.
Dari pihak Bank Papua, penandatanganan disaksikan langsung oleh Direktur Utama Yuliana D. Yembise, Direktur Keuangan Pujianto Direktur Kepatuhan Betty J. Parinussa, Pemimpin Divisi Bisnis Komersial dan Korporasi Daniel Palullungan, Pemimpin Divisi Risiko Bisnis Richad Gozal, serta Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan Matheus A. Mual.
Dalam sambutannya, Bupati Yalimo, Dr. Nahor Nekwek, menjelaskan bahwa keputusan melakukan pinjaman daerah merupakan bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk membangun kembali Kabupaten Yalimo yang mengalami kerusakan cukup besar akibat konflik yang terjadi sejak Pilkada Serentak 2020.
Menurutnya, berbagai aset dan fasilitas pemerintahan saat itu terbakar habis sehingga menghambat jalannya pelayanan kepada masyarakat. Dengan keterbatasan kemampuan APBD, Pemerintah Kabupaten Yalimo kemudian melakukan koordinasi dengan Bank Papua untuk memperoleh fasilitas kredit. Pinjaman ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Yalimo.
Bupati menjelaskan bahwa Kabupaten Yalimo mengalami gangguan keamanan secara berulang sejak tahun 2021 hingga 2025. Akibatnya, sebanyak 29 kantor pemerintahan beserta berbagai fasilitas pendukung mengalami kerusakan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah mengambil langkah percepatan melalui pembiayaan kredit agar pelayanan publik dapat segera dipulihkan.
Dana kredit tersebut akan diprioritaskan untuk beberapa program utama, antara lain pembangunan kembali sejumlah kantor pemerintahan, pembiayaan berbagai program prioritas pemerintah daerah, serta mendukung pembangunan gereja-gereja yang berada di ibu kota Kabupaten Yalimo sebagai bagian dari pembinaan kehidupan masyarakat.
Bupati menegaskan bahwa dukungan terhadap pembangunan gereja merupakan komitmen pemerintah sejak awal masa kepemimpinannya dan akan terus dilaksanakan hingga akhir masa jabatan. Menurutnya, melalui fasilitas kredit ini pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih longgar sehingga APBD tetap dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan lainnya.
Selain pembangunan infrastruktur pemerintahan dan rumah ibadah, dana kredit juga akan digunakan untuk menyelesaikan berbagai program prioritas yang selama ini belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran daerah. Pemerintah Kabupaten Yalimo berkomitmen mengembalikan pinjaman tersebut selama empat tahun sesuai sistem dan ketentuan yang berlaku di Bank Papua.
Bupati juga menyampaikan bahwa seluruh proses pengajuan kredit telah melalui pembahasan bersama DPRD Kabupaten Yalimo. Perencanaan anggaran telah disahkan melalui APBD, sehingga penandatanganan perjanjian kredit menjadi tahapan akhir pelaksanaan seluruh programsebelum yang telah direncanakan.
Ia menegaskan bahwa seluruh penggunaan dana akan dilakukan secara cermat, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah bersama DPRD dan Bank Papua akan melakukan pengawasan agar penyaluran anggaran benar-benar tepat sasaran sehingga mampu memberikan perubahan nyata bagi masyarakat Kabupaten Yalimo.
Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Yalimo juga terus melakukan koordinasi dan lobi kepada Pemerintah Pusat untuk memperoleh dukungan pembangunan kembali 29 kantor pemerintahan, rumah jabatan, rumah ASN, rumah kepala dinas, serta rumah sekretaris yang telah diusulkan dalam perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan tersebut dilakukan semata-mata demi kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Seluruh program telah disusun secara terbuka dan nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Bupati juga menyampaikan bahwa proses pengajuan pinjaman telah memperoleh persetujuan pemerintah pusat. Koordinasi bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah dilaksanakan, dan surat izin resmi telah diterbitkan sebagai dasar pelaksanaan pinjaman daerah.
Menurutnya, pemerintah pusat juga akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program yang dibiayai melalui fasilitas kredit tersebut agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.
Pada kesempatan itu, Bupati Nahor Nekwek menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bank Papua atas dukungan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Yalimo dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa nilai kredit yang disepakati mencapai Rp250 miliar, Dari jumlah tersebut, sekitar Rp17 miliar dialokasikan untuk kebutuhan operasional, termasuk honorarium dan berbagai tahapan pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, sekitar Rp900 juta lebih dialokasikan untuk pembangunan fisik lainnya sesuai rincian yang telah tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS). Seluruh program telah dirinci secara lengkap dan telah terakomodasi dalam dokumen perjanjian yang disepakati bersama.
Melalui kerja sama ini, Pemerintah Kabupaten Yalimo berharap percepatan pembangunan dapat segera terwujud sehingga pelayanan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat dapat kembali berjalan secara optimal setelah berbagai tantangan yang dihadapi selama beberapa tahun terakhir.**
