SENTANI, Jelajahpapua.com – Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayapura, Frits Maurits Felle, S.H., angkat bicara terkait belum terakomodirnya ratusan pengusaha asli Khenambay Umbay dalam berbagai paket pekerjaan pemerintah di Kabupaten Jayapura.
Pernyataan tersebut disampaikan dengan tegas dalam pertemuan bersama para pelaku usaha asli Khenambai Umbai yang digelar di Obhe Menggali Sentani, Selasa 02/06/2026.
Frits Maurits Felle yang juga mantan ketua Kadin kab jayapura mengatakan ratusan pengusaha kembali menyuarakan harapan agar Pemerintah Kabupaten Jayapura memberikan perhatian lebih terhadap pelaku usaha lokal dalam berjalannya pembangunan daerah.
Frits Felle menilai pengusaha asli Kabupaten Jayapura merupakan aset daerah yang harus dirangkul dan diberdayakan karena selama ini turut berkontribusi dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, Bupati Jayapura memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan pelaku usaha asli daerah mendapatkan ruang dan kesempatan yang adil dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan.
“Paket-paket pekerjaan yang ada di Kabupaten Jayapura seharusnya juga memberikan ruang bagi pengusaha asli daerah. Mereka hidup dan berkembang dari usaha yang dijalankan di wilayah ini. Pemerintah perlu melihat mereka sebagai bagian penting dari pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa para pengusaha yang tergabung dalam Forum Pengusaha Asli Kabupaten Jayapura berasal dari berbagai asosiasi usaha dan jasa konstruksi yang memiliki legalitas serta dasar hukum yang jelas. Selain dilindungi oleh Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura, mereka juga berpedoman pada ketentuan yang diatur melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan regulasi nasional lainnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat lebih melibatkan pelaku usaha lokal dalam pelaksanaan proyek pembangunan, baik di sektor infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, maupun kegiatan lainnya.
“Kalau pengusaha asli diberikan kesempatan bekerja, maka manfaatnya akan kembali kepada masyarakat Kabupaten Jayapura. Ada pemasukan bagi keluarga mereka, ada perputaran ekonomi di daerah, dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat,” katanya.
Sebaliknya, apabila pengusaha lokal tidak mendapatkan pekerjaan, maka banyak keluarga yang akan terdampak secara ekonomi.
Frits Maurits Felle juga mengungkapkan bahwa para pengusaha telah beberapa kali melakukan komunikasi dan pertemuan dengan pemerintah daerah, termasuk dengan sejumlah pejabat terkait. Namun hingga saat ini mereka masih menunggu tindak lanjut yang lebih konkret atas berbagai aspirasi yang telah disampaikan.
Oleh sebab itu, pihaknya akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga adat, guna memperjuangkan aspirasi pengusaha asli Kabupaten Jayapura secara bersama-sama.
Menurutnya, pembangunan daerah yang berkeadilan harus memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat lokal untuk terlibat dan menikmati hasil pembangunan di tanahnya sendiri.
“Kami berharap Bupati Jayapura dapat membuka ruang dialog dengan seluruh pelaku usaha asli yang ada di Kabupaten Jayapura. Dengan komunikasi yang baik, tentu akan lahir kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat adat dan pengusaha lokal,” terangnya.
Ia menegaskan bahwa apa yang diperjuangkan para pengusaha bukan semata-mata untuk kepentingan kelompok tertentu, melainkan untuk mendorong pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat asli Kabupaten Jayapura.
“Harapan kami sederhana, Pemerintah dapat merangkul semua pihak dan memberikan kesempatan yang adil kepada pengusaha lokal untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, masyarakat asli Kabupaten Jayapura juga dapat merasakan langsung manfaat pembangunan yang sedang di pimpin oleh Bupati Jayapura. (El)
