JAKARTA, Jelajahpapua.com – Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H., bergerak cepat memperjuangkan penguatan ekonomi kerakyatan dengan membawa langsung aspirasi revitalisasi pasar tradisional ke Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dalam audiensi yang berlangsung di Kantor Kementerian Perdagangan RI, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026), Yunus menegaskan bahwa pasar rakyat harus menjadi pusat penggerak ekonomi lokal sekaligus penopang utama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jayapura.
Didampingi Anggota DPD RI asal Papua, Carel Simon Petrus Suebu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura Theopilus Hendrik Tegai, serta Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Jayapura Michael Yewi, Bupati Jayapura diterima langsung oleh Wakil Menteri Perdagangan RI, Dyah Roro Esti Widya Putri, bersama Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Iqbal Shoffan Shofwan.
Audiensi diterima langsung oleh Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Dyah Roro Esti Widya Putri, B.A., M.Sc., bersama Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Iqbal Shoffan Shofwan, S.I.P., M.Si., serta jajaran Kementerian Perdagangan RI.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Yunus Wonda menyampaikan aspirasi pentingnya revitalisasi pasar tradisional agar mampu mendukung kebutuhan pangan Program MBG yang kini telah berjalan di Kabupaten Jayapura.
Menurutnya, keberadaan sekitar 14 yayasan pelaksana MBG membutuhkan pasokan bahan pangan dalam jumlah besar dan berkelanjutan. Karena itu, pasar rakyat harus diperkuat agar hasil pertanian lokal dapat terserap secara maksimal dan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.
“Program MBG harus menjadi peluang bagi petani dan pedagang lokal. Sayur-mayur dan kebutuhan pangan lainnya seharusnya berasal dari produksi masyarakat Kabupaten Jayapura dan dipasarkan melalui pasar-pasar yang ada,” tegas Yunus Wonda.
Ia juga mengungkapkan masih banyak pasar yang belum memiliki fasilitas memadai. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah pedagang memilih berjualan di luar area pasar, sehingga rentan terhadap panas dan hujan serta mengurangi kenyamanan aktivitas perdagangan.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Jayapura meminta dukungan Kementerian Perdagangan untuk membantu pengembangan dan revitalisasi pasar agar mampu menjadi pusat ekonomi rakyat yang lebih tertata dan produktif.
Permintaan tersebut mendapat respons positif dari Kementerian Perdagangan. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menyatakan pihaknya mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat, khususnya penguatan sektor perdagangan rakyat.
Menurutnya, revitalisasi pasar merupakan salah satu program prioritas Kemendag yang tidak hanya menyentuh pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan tata kelola dan pelayanan pasar.
“Kami sudah mencatat seluruh aspirasi yang disampaikan Bapak Bupati. Tim akan diturunkan untuk melihat langsung kondisi pasar di lapangan sebagai bagian dari proses verifikasi dan penilaian kelayakan,” ujarnya.
Jika hasil kajian teknis menunjukkan pasar yang diusulkan memenuhi syarat, Kemendag akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mendukung pembangunan fisik pasar sesuai mekanisme yang berlaku.
Selain revitalisasi fisik, Kemendag juga mendorong modernisasi pengelolaan pasar melalui penataan pedagang dan digitalisasi transaksi. Program tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia, guna memperluas penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS tanpa menghilangkan transaksi tunai.
“Kami ingin pasar rakyat semakin modern dan nyaman, tetapi tetap mempertahankan identitasnya sebagai pasar tradisional. Masyarakat harus memiliki akses transaksi yang lebih mudah, efisien, dan inklusif,” kata Dyah Roro Esti.
Audiensi ini menjadi sinyal kuat keseriusan Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam membangun ekonomi berbasis kerakyatan. Revitalisasi pasar yang diperjuangkan Bupati Yunus Wonda diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pedagang, tetapi juga memperkuat rantai pasok pangan lokal untuk mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.(El)
