SENTANI, Jelajahpapua.com – Pemerintah Kabupaten Jayapura kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Papua, Bhuono Agung Nugroho, S.E., M.Si., Ak., CA, ACPA, CertDA, kepada Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H., di Aula Kantor BPK Perwakilan Papua beberapa waktu lalu.
Bupati Yunus Wonda, saat diwawancarai usai Upacara Hari Lahir Pancasila di Lapangan Apel Kantor Bupati Jayapura, Senin (1/6/2026), mengatakan penghargaan tersebut patut disyukuri. Namun, menurutnya, opini WTP bukanlah tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintahan.
“WTP yang kita terima ini adalah yang ke-12 kali, daei 2014 -2026, tetapi hari ini rakyat membutuhkan perubahan. Karena itu, capaian ini harus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus bekerja lebih baik demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh proses pemerintahan, mulai dari perencanaan program, penganggaran hingga pelaksanaan kegiatan, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pemerintahan harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, sesuai aturan, baik dalam perencanaan, penganggaran maupun pelaksanaannya. Dengan begitu kita dapat mewujudkan kemajuan bagi masyarakat Kabupaten Jayapura,” katanya.
Menurut Bupati Yunus Wonda, opini WTP juga menjadi pengingat bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memahami dan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel.
Ia menilai keberhasilan memperoleh WTP tidak boleh hanya menjadi pencapaian administratif atau kebanggaan seremonial semata.
“Jangan sampai WTP hanya menjadi kebanggaan seremonial. Yang terpenting adalah bagaimana budaya pemerintahan yang bersih dan taat aturan benar-benar tertanam dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan,” tegasnya.
Bupati juga mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak cepat berpuas diri dengan penghargaan yang telah diraih. Menurutnya, indikator keberhasilan pemerintah sesungguhnya adalah ketika masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan, pelayanan publik yang semakin baik, serta keadilan yang hadir dalam kehidupan sehari-hari.
“Kita tidak boleh puas dengan WTP yang kita dapat. Itu bukan tujuan akhir pemerintah. Tujuan akhirnya adalah masyarakat merasakan perubahan, kemajuan, kesejahteraan, pelayanan yang baik, dan keadilan dari pemerintah,” harapnya.
WTP yang diterima sebanyak 12 kali menjadi dorongan bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk terus bekerja secara profesional dengan mengedepankan regulasi dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. (El)
