SENTANI, Jelajahpapua.com – Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Jayapura menyiapkan langkah pengawasan lebih ketat terhadap pembayaran pajak dengan sistem self assessment.
Bappenda berencana menggandeng aparat penegak hukum (APH), khususnya kejaksaan dan kepolisian, untuk mengawasi kepatuhan badan usaha dalam menyetorkan pajak yang telah dipungut dari masyarakat.
Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Jayapura, Budi Prodjonegoro Yokhu, S.STP., menjelaskan, sistem self assessment memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk memungut, menghitung atau menetapkan, kemudian melunasi sendiri kewajiban pajaknya kepada pemerintah daerah.
Sistem tersebut antara lain berlaku bagi usaha rumah makan dan hotel.
“Kadang mereka sebagai badan usaha setelah memungut, kemudian mereka menetapkan, mereka tidak membayar atau tidak melunasi ke Bappenda,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu celah yang berpotensi menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Karena itu, Bappenda Kabupaten Jayapura akan meniru langkah sejumlah pemerintah daerah lain yang telah menjalin kerja sama dengan kejaksaan dalam pengawasan perpajakan.
Kerja sama tersebut nantinya tidak hanya diarahkan kepada wajib pajak, tetapi juga menjadi bagian dari pengawasan terhadap aparatur yang diberikan kewenangan dalam proses pemungutan pajak.
“Kita akan bekerja sama dengan kejaksaan dan kepolisian terkait dengan self assessment dalam pembayaran pajak,” katanya.
Budi Berharap keterlibatan APH dapat memperkuat pengawasan sekaligus mencegah terjadinya kebocoran penerimaan daerah, baik yang bersumber dari wajib pajak maupun dalam proses pemungutan pajak.
Dengan pengawasan yang lebih kuat, penerimaan pajak diharapkan dapat meningkat dan berdampak langsung terhadap penguatan PAD Kabupaten Jayapura. (El)
