JAYAPURA, Jelajahpapua.com – Majelis Rakyat Papua (MRP) menyatakan siap mendukung pelaksanaan Konferensi III Masyarakat Adat dan Konferensi I Pemuda Adat Wilayah Mamta Tabi yang akan berlangsung pada 7–9 Oktober 2026 di Sentani, Kabupaten Jayapura.
Dukungan tersebut disampaikan Ketua MRP, Nerlince Wamuar, S.E., M.Pd., saat menerima audiensi Panitia Konferensi di ruang kerjanya, Gedung Tifa, Kota Jayapura, Rabu (23/9/2026).
Sebagai lembaga yang mewakili kepentingan Orang Asli Papua (OAP), MRP menyatakan siap terlibat dalam menyukseskan forum adat tersebut. Dukungan tidak hanya dalam bentuk pembiayaan, tetapi juga melalui keterlibatan MRP sebagai pemateri dalam konferensi.
Nerlince menegaskan, konferensi Mamta Tabi harus menjadi ruang yang benar-benar mencerminkan suara masyarakat adat. Karena itu, peserta yang hadir harus memiliki legitimasi adat dan benar-benar mendapat rekomendasi dari Ondoafi atau Kepala Suku masing-masing.
Menurutnya, rekomendasi dari pemimpin adat penting untuk memastikan setiap peserta yang hadir membawa suara masyarakat adat yang diwakilinya.
“Konferensi ini adalah forum terhormat masyarakat adat. Karena itu, setiap peserta harus benar-benar mendapat rekomendasi dari Ondoafi atau Kepala Suku,” pesannya kepada panitia.
Ia menekankan, forum tersebut jangan hanya menjadi kegiatan seremonial. Konferensi harus menjadi ruang untuk membicarakan persoalan nyata yang sedang dihadapi masyarakat adat di wilayah Mamta Tabi maupun Papua secara umum.
Isu yang dibahas, kata dia, perlu berangkat dari kondisi masyarakat di kampung-kampung, termasuk persoalan perlindungan hak-hak Orang Asli Papua, tanah adat, sumber daya alam, kehidupan sosial, serta masa depan generasi muda.
“Isu yang dibahas harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi masyarakat adat Mamta Tabi dan Papua pada umumnya,” ujarnya.
Nerlince berharap seluruh proses konferensi dapat menghasilkan rekomendasi yang tegas dan dapat menjadi pijakan bersama dalam memperkuat perlindungan terhadap Orang Asli Papua.
Selain persoalan hak masyarakat adat, Nerlince juga mengingatkan panitia agar isu perempuan dan anak mendapat ruang khusus dalam konferensi.
Menurutnya, perempuan dan anak merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat adat sehingga perlindungan terhadap keduanya tidak boleh diabaikan dalam setiap pembahasan mengenai masa depan masyarakat Papua.
Ia mendorong agar konferensi membahas aturan maupun langkah konkret yang dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, terutama dalam lingkungan masyarakat adat.
“Isu perempuan sangat penting untuk dibahas. Jangan dilupakan. Harus dibahas bagaimana aturan yang dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak,” tegasnya.
Bagi MRP, konferensi Mamta Tabi bukan sekadar forum pertemuan, tetapi menjadi kesempatan bagi masyarakat adat dan pemuda untuk menyatukan pandangan, menjaga jati diri, serta merumuskan langkah bersama menghadapi berbagai persoalan yang berkembang di Papua.
Karena itu, MRP berharap konferensi tersebut berlangsung dengan menjunjung tinggi nilai-nilai adat, menghormati kewenangan Ondoafi dan Kepala Suku, serta memastikan suara masyarakat adat benar-benar menjadi dasar dari setiap rekomendasi yang dihasilkan. (El)
