JAKARTA, Jelajahpapua.com – Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Yanni, bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (20/9/2026) malam. Dalam pertemuan itu, Yanni menyerahkan surat Komite yang meminta Presiden menerima seluruh anggota untuk melaporkan pelaksanaan tugas selama hampir satu tahun.
Menurut Yanni, pertemuan tersebut membahas perkembangan pembangunan Papua. Presiden juga menanyakan secara detail pelaksanaan pembangunan, termasuk efektivitas penggunaan dana otonomi khusus (Otsus).
“Presiden sangat detail menanyakan perkembangan pembangunan Papua, termasuk efektivitas dana Otsus,” kata Yanni di Jakarta, Senin (21/0/2026).
Yanni melihat perhatian Presiden terhadap pembangunan Papua cukup besar. Menurut dia, pembicaraan dengan Presiden menunjukkan adanya perhatian pada bagaimana kebijakan Otsus memberi hasil optimal bagi masyarakat.
“Dalam diskusi dengan Presiden, sangat terlihat Presiden punya pandangan yang progresif soal kemajuan Papua. Itu sebabnya Komite ini dibentuk agar otonomi khusus menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat Papua,” ujar Yanni.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi turut hadir dalam pertemuan tersebut dan mencatat sejumlah hal yang dibahas. Menurut Yanni, Presiden kemudian meminta Prasetyo menindaklanjuti dengan menjadwalkan pertemuan bersama seluruh anggota Komite.
Pertemuan itu, kata Yanni, diagendakan berlangsung sekitar dua pekan kemudian atau awal Oktober 2026.
Dalam suratnya, kata Yanni, Komite menyebut telah menjalankan berbagai agenda kerja sejak dilantik pada 8 Oktober 2025. Kegiatan tersebut mencakup koordinasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan di Papua.
Presiden Prabowo melantik Ketua dan anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua pada 8 Oktober 2025. Yanni termasuk dalam jajaran anggota Komite.
Pertemuan dengan seluruh anggota Komite nantinya menjadi forum untuk menyampaikan laporan kerja selama hampir satu tahun sekaligus membahas persoalan yang masih menghambat pelaksanaan tugas.
Perhatian Presiden terhadap pembangunan Papua sebelumnya juga terlihat dalam pengarahan kepada kepala daerah se-Papua dan anggota Komite pada Desember 2025. Dalam pengarahan itu, Presiden membahas sejumlah persoalan pembangunan Papua, termasuk pelaksanaan Otsus. (El)
