Sentani Timur, Jelajahpapua.com – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura menggelar Round Table Discussion (RTD) Pariwisata Kolaborasi dan Persiapan FDS XV 2026. Pada pertemuan Round Table Discussion hadir Perwakilan Dinas Pariwisata Provinsi Papua, HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia), ASITA (Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies, Tokoh Adat, UMKM, Perwakilan dari Universitas cendrawasih, Seniman dan budayawan, Pimpinan sanggar seni, pelaku industri wisata, dan narasumber, dilakukan di Pholeuw Park, Distrik Sentani Timur, Kamis 11/12/2025.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Keuangan Setda Kabupaten Jayapura, Dr. Abdul Rahman Basri, S.Sos, MKP., mengatakan agenda penting dalam rangka memperkuat percepatan pembangunan, khususnya pada aspek pembangunan ekonomi dan kepariwisataan sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura yang telah diakomodir dalam RPJMD serta RPJPD Kabupaten Jayapura.
Salah satu prioritas pembangunan yang telah ditetapkan adalah pengembangan sektor kepariwisataan dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, segenap kebijakan pemerintah diarahkan untuk mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang terpadu, berkelanjutan, dan terkoneksi dengan pembangunan ekonomi daerah.
Dalam RPJMD, serta dalam rencana pembangunan tahun 2026, salah satu program prioritas adalah penyelenggaraan Festival Danau Sentani menjadi ikon pembangunan yang mencerminkan kemajuan daerah dari berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, lingkungan hidup, hingga aspek pemerintahan dan sosial politik. Sehingga menghasilkan langkah-langkah strategis demi kemajuan Kabupaten Jayapura.
Sementara itu, Kepala Kepala Disbudpar Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra, M.PA., menyampaikan diskusi meja bundar Bahas Pariwisata dan Persiapan FDS XV 2026 merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya. Perangkat teknis pemerintah, harus mampu merumuskan langkah-langkah percepatan pengembangan pariwisata dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Ia menilai masukan dari asosiasi pariwisata, akademisi, pelaku seni, budaya, hingga UMKM menjadi catatan penting untuk pemetaan kebutuhan kebijakan. Semua masukan tersebut nantinya akan dirangkum menjadi rekomendasi yang lebih terarah. “Diskusi seperti ini membantu kami menangkap persoalan sekaligus peluang yang ada di lapangan,” tambahnya.
Salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah adalah kesiapan kampung-kampung dan masyarakat adat sebagai pemilik destinasi dan pemilik hak ulayat. Sebab pengembangan pariwisata tidak dilepas dari peran masyarakat adat, sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Jayapura. (At)
