SENTANI, Jelajahpapua.com – Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi bersama Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Jayapura melakukan pertemuan pembahasan pasar kerja tahun 2025.
Plt. Sekda Dr. Yusuf Yambe Yabdi, S.T., M.T., mengatakan pertemuan pembahasan persiapan pelaksanaan pasar kerja 2025 melibatkan Pimpinan BUMN, BUMD, serta Perusahaan Swasta Nasional dan Lokal di Kabupaten Jayapura. Sebagai wujud nyata komitmen kita bersama dalam memajukan daerah, khususnya dalam isu fundamental penyediaan lapangan kerja yang layak bagi putra-putri terbaik Kabupaten Jayapura.
Pemerintah kabupaten jayapura memahami bahwa tingkat pengangguran terbuka adalah indikator penting yang harus terus kita tekan dengan menetapkan dua pilar kebijakan utama yakni, kebijakan penempatan tenaga kerja dalam negeri, dan kebijakan intervensi pasar kerja.
Mewujudkan hal itu, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Keberhasilan menekan pengangguran sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, BUMN/BUMD, dan Pelaku usaha swasta.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Disnakertrans serta Tim Penggerak TP PKK Kabupaten Jayapura yang terus menjaga konsistensi pemerintah dalam membangun lapangan kerja efektif melalui konsolidasi seluruh kelompok usaha di Kabupaten Jayapura dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada putra-putri terbaik Kabupaten Jayapura, menyalurkan mereka ke dunia usaha,” ujarnya.
Ia berharapa kepada seluruh peserta yang hadir mampu menghasilkan rekomendasi bersama yang dapat membangun Kabupaten Jayapura, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, penyediakan lapangan kerja yang efektif bagi anak-anak asli Kabupaten Jayapura, terutama mereka yang ber-KTP Kabupaten Jayapura.
Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Jayapura, Ny. Dewi Sartika S. Wonda, S.Par, mengatakan pertemuan ini menjalin kerjasama dengan perusahaan perusahaan yang ada di kabupaten jayapura dalam mendukung program nasional. Dimana pemerintah daerah membantu menurunkan angka pengangguran.
Dari data tahun 2025, angka pengangguran di kabupaten jayapura cukup tinggi yaitu 6,92%. Tingginya angka penganguran, Pemerintah, TP PKK bersama perusahaan yang ada di kabupaten jayapura dapat membantu dengan mempekerjakan masyarakat papua.
“Kami melaksanakan kegiatan ini karena sudah melihat dan mendengar langsung dari para pencari kerja yang tidak diterima dan tidak bekerja. Komitmen inilah yang mendorong kami menggandeng perusahaan perusahaan untuk memberikan pembekalan kepada masyarakat yang mencari pekerjaan. Bentuk keseriusan dilakukan penandatanganan komitmen kepada 35 perusahaan,” terangnya.
Setelah pencari kerja di bekali dan memenuhi syarakat, perusahaan perusahaan dapat menerima pencari kerja orang asli papua untuk sama sama berkomitmen menekan angka penganguran, baik dari pemerintah, TP PKK, Perusahaan dan para pencari kerja,” pungkasnya. (At)
