SENTANI, Jelajahpapua.com – Ketua LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Papua Bangkit, Ir. Hengky Hiskia Jokhu angkat bicara, meninggalnya perempuan papua, Irene Sokoy dan bayi dalam kandungan, karena pelayanan kesehatan yang bobrok.
Hengky Jokhu meminta kepada Presiden Prabowo, melalui Kementerian Teknis, dalam hal ini, Kemendagri selaku pembina pemerintah daerah dan Kementerian Kesehatan sebagai pengawas teknis, dan juga Kementerian Keuangan semestinya lakukan audit finansial, sosial dan teknis, secara menyeluruh dan komprehensif. Melakukan audit pada pustu, posyandu, puskesmas, rumah sakit, milik pemerintah dan swasta.
Mengaudit seluruh peralatan medik sarana dan prasarana yang dibiayai dari APBN dan dana OTSUS. Perlu juga ditelusuri fungsi dari KPS (Kartu Papua Sehat), mengapa tak bisa dimiliki dan dinikmati oleh OAP, kata Hengky Jokhu saat di wawancara di Sentani, Selasa 25/11/2025.
Hengky meminta ini kepada Presiden Prabowo agar peristiwa kematian ibu hamil dan bayi dalam kandungan khusunya perempuan papua, tidak dipandang sebagai bagian dari Sistemik Genosida.
“Kasus meninggalnya ibu dan bayi ini jaraknya hanya 40 km dari pusat pemerintahan provinsi papua dan 5 km dari pusat pemerintahan kabupaten saja tidak terselamatkan, lalu bagaimana dengan warga di kampung-kampung terpencil,” terangnya.
Pembangunan tidak berpihak pada kesehatan masyarakat. Bila bicara jujur pembangunan sektor kesehatan dan pendidikan jauh lebih penting daripada membangun proyek-proyek prestisius seperti stadion olahraga bernilai triliunan yang tidak memberikan manfaat langsung bagi rakyat. Stadion boleh megah, namun masyarakat tetap tidak sehat, tidak mendapatkan layanan kesehatan layak, dan pendidikan tetap tertinggal.
“Setiap kampung memiliki perangkat pemerintahan dan bidan, masyarakat hamil tentu rutin kontrol ke puskesmas, pustu. Jika sampai pelayanan tidak diberikan secara baik, hanya ada dua kemungkinan, masyarakat tidak mau memeriksakan diri atau tenaga medis tidak konsisten menjalankan tugas.
Pemerintah pusat perlu mengaudit disiplin, kehadiran, dan pola kerja tenaga kesehatan yang selama ini dibiayai negara melalui berbagai insentif.
Tidak hanya itu, Ia menegaskan bahwa Rumah Sakit Yowari, sejak diresmikan pada 2003 hingga hari ini, tidak memiliki Amdal dan tidak memiliki sertifikat lahan secara hukum. Akibatnya, rumah sakit ini sulit diakreditasi dan tidak memiliki legal formal yang seharusnya menjadi dasar pengelolaan fasilitas kesehatan pemerintah. Jika audit dilakukan secara menyeluruh, kami yakin akan ditemukan banyak pelanggaran administratif bahkan potensi tindak pidana terkait pengelolaan aset publik,” terangnya.
Buruknya pelayanan kesehatan ini sudah menjadi isu di tingkat nasional bahkan internasional. Ketika pelayanan tidak siap, dokter tidak tersedia, dan akses kesehatan jauh dari masyarakat ini menjadi perhatian serius.
Audit juga harus menyentuh sistem penggajian tenaga medis, termasuk dokter spesialis. Jangan sampai kita menuntut pelayanan terbaik tetapi tidak mampu memberi penghasilan yang layak. Banyak dokter mengeluhkan gaji mereka bahkan setara UMR, ditambah ancaman dan tekanan dalam bertugas. Ini harus menjadi perhatian bagi Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri
Hengky berharap audit yang diperintahkan Presiden Prabowo dilakukan secara objektif, menyeluruh, dan menghasilkan tindakan nyata agar pelayanan kesehatan di Papua betul-betul hadir untuk menyelamatkan rakyat, bukan menjadi penyebab hilangnya nyawa mereka.
“Kita harus jujur bahwa banyak kejadian di pedalaman yang lebih parah, hanya saja tidak pernah terliput. Kasus ini baru mendapat perhatian karena viral di media sosial dan diberitakan oleh pers. Kalau tidak dipublikasikan masyarakat, tidak mungkin pejabat pusat dan daerah turun tangan betapa banyak kekurangan yang belum dibenahi. (At)
