SENTANI, Jelajahpapua.com – Penggunaan Dana Otsus Harus Tepat Sasaran Pada 4 Pilar, Afirmasi, Proteksi, Partisipasi dan Pemberdayaan. Diera Otsus jilid II (2022-2041), LSM Papua Bangkit berharap dana desa disinergikan dgn program percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat di Papua, teristimewa OAP, sebagaimana diatur dlm PP 106 dan 107 Thn 2021 dan Perpres 24 Thn 2023 tentang RIPPP (Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua).
Dimana setiap kampung mampu merencanakan program pensejahteraan masyarakat di kampungnya, dengan integrasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal/adat dalam konsep long term sustainable community development yaitu, perencanaan, pembangunan masyarakat kampung yg berkesinambungan, kata Ketua LSM Papua Bangkit, Ir. Hengky Hiskia Jokhu saat di wawancara di Sentani, Senin 27 Oktober 2025.
Hal ini bisa terwujud, sepanjang birokrasi perencanaan dan pengawasan pembangunan masyarakat kampung, dari tingkat provinsi, kabupaten/kota dan Distrik, memiliki kepekaan hati, kejujuran pikiran dan ketulusan pengabdian demi memajukan rakyatnya yang masih terbalut kemiskinan multi dimensional.
Sehingga one village one product dapat tercapai. Misalnya letak kampung Ifar Besar (Farbes) di Sentani dekat dengan Bandara, maka perencanaan dana kampung harus dioptimalkan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yg akan terserap dengan pasar.
Artinya dalam 20 tahun kedepan, pemerintahan kampung sekitar Bandara harus pintar baca kebutuhan pasar dan siapkan SDM yang memenuhi permintaan pasar kerja dalam 20 tahun kedepan seperti, Pilot, Pramugari, Flight Engineer, Ground Handling technision, aircraft manajemen, dan lainnya.
“Ini hal yang sederhana dan sangat wajar utk direncanakan. Jika pemerintah daerah, tidak pintar membaca kebutuhan pasar dan merencanakan produk sesuai permintaan pasar kerja, maka sesungguhnya pejabat daerah sedang merencanakan kemiskinan absolut bagi masyarakat di wilayah pemerintahannya. (At)
