SENTANI,Jelajahpapua.com – Beredarnya vidio Kepala Distrik Sentani, Jack Puraro menyampaikan mosi tidak percaya dan meminta kepada Bupati Jayapura untuk mencopot Plt. Sekda dan Kepala BPKAD Kabupaten Jayapura karena tidak profesional tentang pengelolaan keuangan dan tidak sesuai dengan visi misi Bupati Jayapura mendapat tanggapan dari Yo Ondofolo Kampung Babrongko, Ramses Wally.
Yo Ondofolo Ramses Wally menyampaikan pernyataan Jack Puraro sangat merugikan, tidak mencerminkan etika sebagai ASN pemerintah yang baik. Pernyataannya justru dapat memecah kebersamaan antara pimpinan daerah.
Ada beberapa hal dasar yang harus di pahami, atas dasar apa seorang Kepala Distrik mengusulkan pencopotan Sekda. Apakah jabatan Kepala Distrik lebih tinggi daripada Sekda sehingga ia merasa berhak mengusulkan pencopotan.
Dasar apa seorang Kepala Distrik bisa meminta Bupati dan Wakil Bupati mencopot Sekda dan Kepala Keuangan.
Apakah ini bagian dari pesan sponsor, ada kepentingan kelompok tertentu, atau ada dorongan pihak lain sehingga ia berani menyampaikan hal seperti itu, kata Ramses Wally saat di wawancara di Sentani, Rabu 26/11/2025.Pertanyaan ini sangat tidak wajar karena tidak lazim dalam sistem pemerintahan.
Dalam sistem kepegawaian, Sekda adalah atasan tertinggi para ASN, termasuk kepala dinas, kepala bidang, dan kepala distrik. Seorang kepala distrik tidak pantas mengintervensi jabatan Sekda dan meminta Bupati mencopot Sekda dan kepala keuangan.
Jika tindakan seperti ini tidak ditegur, maka akan menciptakan penilaian buruk bagi tatanan birokrasi di Kabupaten Jayapura.
Ramses Wally meminta Bupati & Wakil Bupati Jayapura Memanggil Jack Puraro dan memberikan klarifikasi resmi, agar publik tidak memberikan penilaian yang salah dan tidak muncul spekulasi liar.
“Jika pejabat setingkat kepala distrik bisa seenaknya menyebut pencopotan pejabat tinggi, masyarakat akan menganggap ada pesan sponsor, ada kepentingan politik tertentu, atau ada permainan dalam tubuh pemerintahan.
Soal Visi-Misi Bupati bukan dilaksanakan oleh Sekda saja dan bukan Sekda sebagai penyebab kegagalan program pemerintah hal itu juga keliru.
“Yang saya balik bertanya, apakah dirinya sudah melaksanakan tugasnya, apakah PAD di distriknya sudah ditingkatkan, apakah toko, kios, parkiran, dan pelaku usaha di wilayahnya sudah membayar pajak, apakah dia bekerja mendukung visi-misi Bupati, atau justru membuat gaduh dengan pernyataan yang tidak etis,” tegasnya.
Klarifikasi wajib dikeluarkan oleh Jack Puraro secara terbuka, apa alasan berani meminta pencopotan Plt. Sekda dan kepala keuangan, atas dasar apa berbicara dan publik berhak tahu.
Sebagai tokoh adat menilai pernyataan Kepala Distrik sangat tidak tepat, menyalahi etika birokrasi, dan berpotensi menciptakan perpecahan di tubuh pemerintahan Kabupaten Jayapura.
Ia juga meminta Bupati dan Wakil Bupati, menegur secara tegas, meluruskan informasi, serta menjaga agar pejabat di bawah tidak mengeluarkan pernyataan semaunya tanpa memahami struktur pemerintahan. (At)
