Portal Berita Terkini Seputar Papua dan Nasional. Berita terbaru seputar Berita Nasional, Pemerintah Daerah, Dewan, Olahraga, Politik, Hukum dll
RedaksiIndeks
banner 728x250
1 / 2
2 / 2

Tak Mau Tanggung Resiko, Sampai 4 Desember 2023 Surat Pergantian Ketua DPRD Belum Diserahkan ke Gubernur

Pj Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo.

banner 120x600
banner 468x60

Kabupaten Jayapura, jelajahpapua.com – Berdasarkan surat masuk Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Jayapura nomor: 006/SE.3/DPD NasDem/XI/2023 pada 3 November 2023 tentang usulan pergantian ketua DPRD Kabupaten Jayapura dan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor: 566-KPTS/DPP-NasDem/X/2023 tentang perubahan ketua DPRD Kabupaten Jayapura periode sisa masa jabatan 2019-2024 dari Partai NasDem.
Dari Klemens Hamo ke Cintiya Rulliani Talantan, hingga Senin, 4 Desember 2023 belum diajukan ke (Pj) Gubernur Provinsi Papua.

Mengacu pada aturan dan mekanisme yang berlaku. Jika semuanya sudah klir, maka dipastikan siap diproses atau diajukan ke (Pj) Gubernur Provinsi Papua, hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo saat di wawancara usai pimpin Apel pagi dilapangan Kantor  Bupati Jayapura, Senin (04/12/2023).

banner 325x300

Pj Triwarno mengatakan hingga saat ini belum mengirimkan surat atau berkas pengusulan pergantian Ketua DPRD Kabupaten Jayapura.
“Pihaknya belum menyerahkan surat pergantian ketua DPRD, mengacu pada aturan dan mekanisme yang ada.

Jika semua berkas yang berkaitan dengan surat Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Jayapura itu sudah klir (beres), sesuai dengan Tatib di DPRD pasti akan di dikirim  ke PJ Gubernur,” ujarnya.

Dengan belum diajukannya surat usulan pergantian Pimpinan DPRD Kabupaten Jayapura ke Gubernur Provinsi Papua, menurut Bupati Triwarno, pihaknya menjaga, karena penetapan pergantian ketua DPRD itu adalah keputusan dari gubernur.
“Sehingga PJ Triwarno minta semua persyaratan administrasi tersebut, saya harus menjamin itu semua sudah terpenuhi barulah kita proses.

Kita juga tidak mau nanti ketika pak Pj Gubernur menerbitkan SK pergantian pimpinan dewan malah di kemudian hari ada terjadi masalah atau gugatan, dan itulah yang kita hindari,” pungkasnya. (Imel)

banner 325x300