Portal Berita Terkini Seputar Papua dan Nasional. Berita terbaru seputar Berita Nasional, Pemerintah Daerah, Dewan, Olahraga, Politik, Hukum dll
RedaksiIndeks
banner 728x250
1 / 3
2 / 3
3 / 3

Penjabat Gubernur Papua Tengah Melantik 7 Pejabat Depenitif Eselon II

banner 120x600
banner 468x60

NABIRE, jelajahpapua.com – Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM melantik 7 jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Pelantikan itu berlangsung di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah, Jumat (5/4/2024).

Adapun nama-nama pejabat yang dilantik yakni Yan Richard Pugu dilantik sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan, Fictor Fun dilantik sebagai Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satpol PP, Washington Lumban Gaol dilantik sebagai Kepala Dinas Perhubungan.

banner 325x300

Bernard Sitorus dilantik sebagai Kepala Biro Umum Setda, Menase Kadepa dilantik sebagai Kepala Biro Organisasi Setda, Yulius Manurung dilantik sebagai Kepala Biro Hukum Setda dan Marten Ukago dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik pada Setda Provinsi Papua Tengah.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyampaikan ucapan selamat kepada saudara-saudara, yang telah  dipercayakan untuk mengemban tugas dan tanggungjawab sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah,” ungkap Pj Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM dalam sambutannya.

Ia menyampaikan bahwa pelaksanaan pelantikan ini telah melalui tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma standar prosedur dan Kriteria tentang Manajemen ASN yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan PP RI No 116 Tahun 2022 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksana Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Manajemen ASN.

“Pelaksanaan pelantikan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama saat ini dapat kita laksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/1283/SJ, tanggal 14 Maret 2024, Perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah,” jelasnya.

Ribka Haluk menekankan proses Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana tahapan-tahapan telah dilalui, dimulai dari pelaksanaan seleksi terbuka dan Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pengajuan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk mendapatkan rekomendasi, Permohanan Pertimbangan Teknis oleh Badan Kepegawaian Negara dan Persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri untuk pelaksanaan pelantikan.

“Sehingga pada saat ini saya dapat melantik 7 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama definitif di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah,” tegasnya.

Ribka Haluk menambahkan saat ini Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menetapkan berbagai program prioritas yang perlu dijalankan, sehingga diharapkan adanya kemauan kuat untuk meningkatkan kinerja sebagai pimpinan serta dapat berinovasi dan memiliki wawasan yang luas dalam menghadapi dinamika organisasi pemerintah.

“Selanjutnya saya mengharapkan kepada seluruh pejabat yang baru dilantik untuk dapat, pertama bersinergi dan Bekerjasama dengan seluruh pihak terkait dalam membentuk manajemen organisasi yang baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan dimana saudara dilantik, kedua dapat membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk dan membina pelaksanaan tugas bawahan dan ketiga membantu Pj. Gubernur Papua Tengah dalam rangka pencapaian 12 Program Prioritas yang sudah menjadi acuan kita dalam memajukan Provinsi Papua Tengah,” pungkasnya.

Terakhir Ribka Haluk berpesan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab, seluruh staf dan jajaran merupakan suatu kesatuan, bukan hanya Pejabat eselon II, namun seluruh ASN merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

“Sehingga saya perlu tegaskan bahwa kita harus bersatu dibawah satu komando dan tidak dalam komando yang lain selain Ibu Gubernur, sehingga tidak boleh ada oknum-oknum pejabat atau ASN yang menjadi provokator dan memperkeruh situasi pada setiap masalah dan isu yang ada,” katanya.

“Jalankan fungsi pemerintahan, fungsi pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan dengan baik, dan mengikuti dinamika yang terus berkembang.  Kita harus melayani bukan dilayani, sudah saatnya kita semua bergerak bersama sama untuk memacu diri, terus mengasah kemampuan dan kapasitas, agar mampu berdaya saing dalam gerak pemerintahan yang bergerak cepat,” pungkasnya. (Redaksi)

banner 325x300