Kabupaten Jayapura, jelajahpapua.com – Usai mendaftar Bacagub di DPW Partai Nasdem, Paulus Waterpauw mendapat dukungan penuh dari salah satu tokoh Tabi, Aris Kreutha.
Aris mengatakan, Paulus Waterpauw merupakan salah satu Putra Papua terbaik yang pantas menjadi Gubernur Papua.
Dapat dilihat dari pengalaman kepemimpinannya mulai dari Kapolres, Kapolda, Kabaintelkam, Penjabat Gubernur Papua Barat yang tidak harus diragukan, kata Aris Kreutha kepada media di Sentani, Rabu 08/05/2024 sore.
Aris menyatakan siap untuk mendukung Paulus Waterpauw sebagai calon gubernur Papua periode 2024-2029.
Selain telah teruji sebagai pemimpin, menurutnya Paulus Waterpauw adalah sosok yang sangat merakyat dan suka senyum.
“Bukan saat jadi Kapolda, waktu menjadi Kapolres saja dia sudah sangat dicintai oleh masyarakat.
PW juga sosok yang terbuka kepada semua kalangan sehingga kemanapun dia datang, selalu diterima masyarakat” ujarnya.
Aris mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Jayapura untuk dapat mendukung Paulus Waterpauw sebagai gubernur Papua 2024-2029 untuk Papua. Baginya PW adalah pilihan yang tepat tanpa harus di perdebatkan.
“Melihat Papua sekarang ini kata Aris, kita membutuhkan sosok pemimpin yang tegas dan berani mengambil keputusan.
“Terlebih bagi rakyat Papua adalah rasa aman dan kondusif,”tegasnya.
Bila melihat persoalan di Papua yang tidak terselesaikan sampai dengan saat ini baik dalam bidang pendidikan, kesehatan dan juga persoalan ekonomi.
“Semua bakal calon yang muncul saat ini semua baik dan punya potensi, tetapi bagi Aris, Paulus Waterpauw merupakan pilihan terbaik untuk kemajuan Papua dengan bermodalkan pengalaman baik di kepolisian maupun sebagai birokrat,”jelasnya.
Saat di tanya dengan isu Tabi Saireri yang berkembang di kalangan masyarakat menurut Aris, Berdasarkan Undang-Undang Otsus berbicara gubernur dan wakil gubernur harus orang asli Papua yang rambut keriting, kulit hitam dan ras Melanesia tidak ada tambahan lain, jadi seluruh OAP punya hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur di provinsi Papua.
“Pemekaran provinsi merupakan pemekaran arbitrase bukan pemekaran soal sosial budaya Papua dan rakyat Papua harus paham hal itu,”pungkasnya. (***)