Kabupaten Jayapura jelajahpapua.com – Menanggapi pelantikan dan pengambilan sumpah janji Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua periode 2023-2028 resmin dilantik oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo di Kantor Gubernur Papua pada Selasa,(07/11/2023).
Dari 31 Anggota MRP Provinsi Papua yang dilantik, ada satu nama tokoh perempuan Papua asal Kabupaten Jayapura dari Pokja Perempuan yang namanya tidak masuk dalam daftar pelantikan anggota MRP Provinsi Papua periode 2023-2028, yaitu Orpa Nari.
Ia sudah mengikuti tahapan seleksi dari awal proses administrasi hingga ditetapkan lolos, tetapi nama Orpa Nari tidak ada dalam daftar nama anggota MRP Provinsi Papua periode 2023-2028. Mendapat tanggapan dari sejumlah tokoh perempuan dan keluarga besar Orpa Nari.
Lidia M. Mokay selaku Tokoh Perempuan Kabupaten Jayapura angkat bicara, bahwa ini adalah cara-cara yang tidak etis yang digunakan oleh oknum pejabat tinggi di Provinsi Papua untuk menjatuhkan Orpa Nari.
Menurutnya ada yang menggiring opini sehingga Orpa Nari tidak masuk dalam daftar anggota MRP Provinsi Papua.
Lidia menjelaskan opini yang digiring kepada Orpa Nari itu tidak memiliki dasar atau bukti yang kuat.
“Opini pertama yang digiring adalah soal referendum, inikan tidak masuk akal. Karena tidak ada bukti sama sekali.
Kemudian, opini kedua yang dibangun untuk menjatuhkan Orpa Nari adalah soal video asusila.
“Soal itu juga tidak ada buktinya. Sampai hari ini itu cuma isu saja dan sangat menyesatkan,” jelasnya.
Tidak hanya itu, dirinya juga mempertanyakan mengapa saat menjelang pelantikan baru dikabarkan, jika nama Orpa Nari tidak dimasukan dalam daftar nama anggota MRP Provinsi Papua yang akan dilantik.
“Kenapa tidak dari awal sejak seleksi administrasi. Ini jelang pelantikan baru di sebar daftar nama yang akan dilantik.
Apakah daftar nama ini dari Mendagri atau memang permainan dari sekretaris MRP, karena dalam surat itu yang tanda tangan adalah sekretaris MRP”ucapnya.
Sementara itu, Ottis Suwae salah satu Tokoh Pemuda Tanah Merah, mengungkapkan dengan tidak adanya nama Orpa Nari dalam daftar Anggota MRP Provinsi Papua yang dilantik ada tindakan pelecehan terhadap orang asli Papua (OAP) dari wilayah Adat Tabi.
Kata Ottis Suwae, MRP adalah suatu lembaga kultur resmi dan semua hal yang ada didalamnya selalu berjalan sesuai dengan mekanisme.
“Akan tetap, ini kenapa orang tua kami, mama kami yang sejak awal seleksi sudah ikut sesuai dengan mekanisme dan terdaftar resmi sekarang diputuskan secara sepihak. Ini namanya adu domba,”tegasnya.
Untuk itu, ia meminta penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan penjelasan tidak masuknya nama Orpa Nari dalam daftar anggota MRP yang dilantik.
Hal yang sama juga di sampaikan Fien Jarangga selaku perwakilan Jaringan HAM Perempuan Papua menuturkan, apa yang dialami oleh Orpa Nari ini adalah suatu hal yang sangat tidak bisa di tolelir. Menurutnya ini adalah pembunuhan karakter.
Apa yang dituduhkan kepada Orpa Nark harus melewati proses hukum yang benar. Dan itu harus ditunjukan bukti otentik, selama ini yang terdengar hanya isu-isu saja,”pungkasnya. (Ime)
