Kabupaten Jayapura, jelajahpapua.com – Martha Ayakeding sebelum di Nonjobkan, menjabat sebagai Kepala Sekolah SD YPK Waibron Distrik Moy.
Sebelum menjabat sebagai kepala sekolah, Martha mengikuti seleksi calon kepala sekolah yang melewati seleksi selama 1 tahun dan lolos murni.
Dirinya merupakan kepala sekolah definitif yang telah dilantik secara resmi oleh Mantan Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, pada 9 Oktober 2019 lalu, hal tersebut di sampaikan Martha saat di wawancara di Sentani, Jumat ( 19/05/2023) malam.
Berjalannya waktu, pada 17 Januari 2023, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, mengeluarkan nota dinas
“Dalam nota dinas itu berbunyi, mendahului keputusan Bupati Jayapura, dengan mengatasnamakan kepentingan dinas, maka saya digantikan dengan Pelaksana tugas (Plt) kepala sekolah SD YPK Waibron baru,” jelasnya.
Dari keputusan tersebut , Martha mengaku kecewa, karena tidak bijaksanaan dalam pergantian tersebut, sebab proses itu dilakukan secara tiba-tiba.
Tidak hanya kecewa, menurut Martha, keputusan yang ia terima juga tak ada petunjuk jelas. Selama ini saya mengajar dengan baik dan seluruh tugas dilaksanakan dengan lancar,” jelasnya.
Martha juga membeberkan, setelah dia dilengserkan dari Kepsek, tidak pernah juga diberikan nota dinas hingga saat ini, untuk memgwtahui dimana tempat yang baru dia akan mengajar, sebab nota dinas adalah dasar mereka untuk mengajar.
“Saya benar-benar merasa kecewa dan dalam itu sangat bertentangan sekali dengan edaran Menpan-RB, tentang kewenangan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian, dimana Plt tidak berhak untuk melakukan pergantian ataupun mutasi seseorang yang dilantik berdasarkan keputusan Bupati definitif,” apalagi yang nonjobkan dirinya masih Plt kepala dinas yang pada saat itu menjabat sekitar 1 bulan, ujarnya.
Dengan kejadian tersebut, lanjut Martha, sebagai perempuan Papua, dirinya merasa sangat dirugikan dengan pergantian tersebut.
Tidak sampai di situ kata Martha sudah datang beberapa kali untuk bertemu Plt Kepala Dinas Pendidikan, namun jawabannya yang saya dapat hanyalah menunggu,” ujarnya.
Dengan kejadian tersebut, Martha menyebut, dirinya menilai, hanya diombang-ambing tanpa ada jawaban pasti dan sebagai perempuan Papua di rugikan dengan keputusan sepihak.
“Harapan saya, kepada pemimpin tertinggi bisa lebih jeli lagi untuk melihat cara kerja seperti begini, agar tidak terjadi seenaknya begitu saja,” pungkasnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Penjabat (Pj) Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo pun angkat bicara, mengenai persoalan tersebut, pastinya semua itu ada mekanisme.
“Jadi nanti saya coba melihat kembali persoalan ini seperti apa,” kata Triwarno.
Selain itu, dia juga akan meninjau semua langkah-langkah yang sudah diambil oleh dinas terkait terhadap guru yang bersangkutan, apakah itu kita bisa terima atau tidak, jadi nanti saya lihat,” pungkasnya. (Imel)
